PLN Minta Dana PMN Rp 10 Triliun di 2023, buat Bangun Pembangkit Listrik di Pelosok

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, secara rinci sebesar Rp 2 triliun dari PMN tersebut dialokasikan untuk regional Jawa, Madura dan Bali sebesar Rp 2 triliun.

"Ini digunakan untuk menggantikan suplai listrik yang selama ini disediakan mandiri oleh masyarakat dan digantikan suplai listrik oleh PLN," ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6/2022).

Kemudian sebesar Rp 4,5 triliun dialokasikan untuk regional Sumatera-Kalimantan. Rencananya dana ini akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik yang mengacu pada sumber daya setempat yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Selain itu, dana dari PMN itu juga akan digunakan untuk membangun transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah-daerah terpencil, serta menyambungkan listrik ke pelanggan-pelanggan di wilayah tersebut.

Lalu sisanya, sebesar Rp 3,5 triliun dialokasikan untuk Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. PMN ini bakal digunakan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik dengan sumber daya setempat.

Adapun pembangkit yang akan dibangun yakni Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

"Selain itu juga digunakan untuk membangun transmisi guna menghubungkan kelistrikan di daerah-daerah terpencil, dan menyambung pelanggan untuk listrik berkeadilan," kata Darmawan.

PLN butuh dana Rp 20 triliun, untuk 2023 diajukan Rp 10 triliun

Menurutnya, untuk mencapai rasio elektrifikasi Indonesia mendekati 100 persen, setidaknya dibutuhkan suntikan PMN secara total sebesar Rp 18 triliun-Rp 20 triliun.

Namun, untuk tahun 2023 diajukan Rp 10 triliun, sehingga kebutuhan sisanya akan dilanjutkan di 2024.

Darmawan bilang, PMN sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah pelosok, sebab secara komersil tidak menarik bagi investor sehingga sulit mendapatkan pendanaan.

Maka, dibutuhkan dukungan negara untuk bisa mencapai target seluruh daerah di Indonesia menikmati listrik.

"Kami mengakui bahwa program-program PMN ini memang digunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang tersulit, di mana yang secara komersial paling tidak feasible, karena berada di daerah-daerah terisolasi, terpencil. Apabila kami menggunakan dana dari global bond dan pinjaman, maka proyek ini menjadi sangat sulit untuk didanai secara komersial," pungkas dia.