Akademisi Dorong Pemerintah Tetapkan Regulasi Perlindungan Petani

Ahli Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kris Wijoyo Soepandji mengatakan, regulasi di sektor pertanian seharusnya mengutamakan kepentingan nasional sebagai perwujudan dari identitas bangsa.

Namun seringkali, ada beberapa komoditas strategis yang justru yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya akibat adanya pihak asing yang mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang menekan petani.

"Dorongan tersebut terkadang merupakan bentuk kepentingan asing yang dibungkus narasi positif. Dalam hal ini, maka kepentingan nasional harus didahulukan. Kepentingan asing, baik terbuka maupun terselubung mustahil dihilangkan namun tetap harus diperhatikan dengan waspada sehingga tidak merusak tatanan kehidupan bernegara kita," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (11/7/2022).

Kris menambahkan, sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia memang tidak bisa terbebas dari adanya dorongan asing dalam perumusan regulasi. Namun pada momentum Hari Krida Pertanian, ia berharap agar pemerintah mempertahankan komoditas pertanian yang menjadi daya saing Indonesia di mata global.

Apabila intervensi dari pihak luar tidak diantisipasi maka hal ini berpotensi berdampak pada petani sebagai pelaku di hulu pertanian. "Kita harus mempertahankan keberadaan komoditas-komoditas yang tidak hanya berharga di dalam negeri namun juga pasar internasional yang merupakan urat nadi kehidupan bangsa Indonesia," katanya.

Selain kepentingan, lanjut dia, regulasi juga harus mempertimbangkan waktu, yaitu masa sekarang dan masa depan. Regulasi yang ideal pada masa sekarang adalah regulasi yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi para petani.

Sedangkan terkait perspektif masa depan, regulasi tidak hanya memberikan jaminan kesejahteraan pada petani, namun juga memberdayakan lingkungan sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.