PT SMI dan PT IFF Dukung Pembangunan Berkelanjutan dalam Presidensi G20 Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebagai Special Mission Vehicles (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendorong program pembangunan nasional berkelanjutan.

Keuangan berkelanjutan sendiri merupakan salah satu dari enam agenda prioritas di jalur keuangan (finance track) Presidensi G20 Indonesia 2022.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menyatakan, sebagai perusahaan yang dimandatkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, PT SMI mendukung penuh upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

"(Dukungan itu) dengan mengakselerasi program pembangunan nasional berkelanjutan di berbagai sektor melalui produk-produk keuangan berkelanjutan. Misalnya, melalui mobilisasi dukungan pembiayaan melalui fasilitas multilateral atau instrumen pasar modal seperti green bond, serta SDG Indonesia One (SIO) sebagai platform blended finance," kata dia dalam siaran pers dikutip Kompas.com, Kamis (14/7/2022)

Ia menambahkan, dalam platform blended finance, PT SMI telah berhasil memperoleh komitmen sebesar 3,3 miliar dollar AS dari para donor, filantropi, maupun lembaga keuangan bilateral atau multilateral. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan ke dalam proyek-proyek berwawasan lingkungan, antara lain sektor energi terbarukan.

Sementara itu, Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah mengatakan, dalam mengemban mandat sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, IIF memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan 8 Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF yang diadopsi dari standar internasional.

"Kami berharap dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembangunan berkelanjutan termasuk penerapannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," ucap dia.

Masuknya sektor keuangan dalam pembicaraan perubahan iklim

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sebelumnya pembicaraan tentang perubahan iklim hanya dihadiri dan didominasi oleh para pemerhati lingkungan dan lembaga atau tingkat kementerian lingkungan saja, di mana sektor keuangan tidak pernah masuk dalam agenda pembahasan.

"Namun, sejak Bali (UNFCCC 13, 2007), kami justru menginisiasi dan menempatkan aspek finansial dalam konteks diskusi, pembicaraan, dan bahkan ke tahap negosiasi terkait perubahan iklim. Kemudian mencapai apa yang kami sebut Perjanjian Paris dalam UNFCCC, di mana negara-negara anggota (Paris Club) menjanjikan Nationally Determined Contribution (NDC) per negara," papar dia.

Sri Mulyani memerinci, Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29 persen dengan upaya dan sumber daya sendiri.

Indonesia juga berkomitmen meningkatkan pengurangan CO2 hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

"Peningkatan pengurangan CO2 hanya dapat dicapai jika ada dukungan internasional, terutama dari negara maju, seperti yang tercermin dalam Perjanjian Paris," tandas dia.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rangkaian kegiatan Road to G20 di Indonesia bertajuk “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia yang diselenggarakan di Bali, Rabu (13/7/2022).