Inflasi Juli Tertinggi Sejak 2015, Sri Mulyani: Masih Relatif Moderat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai laju inflasi Indonesia pada Juli 2022 masih relatif moderat, meski mengalami tren peningkatan. Sebab lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya.

Hal itu diungkapkan Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers terkait hasil rapat berkala III KSSK yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Juli 2022 sebesar 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari Juli 2021 yang sebesar 4,35 persen (yoy). Laju inflasi itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan, inflasi Juli masih lebih rendah dibandingkan dengan negara peers, seperti Thailand yang inflasinya mencapai 7,7 persen (yoy), India sebesar 7 persen (yoy), dan Filipina sebesar 6,1 persen (yoy).

"Dibandingkan dengan negara yang selevel dengan Indonesia (peers) tersebut, maka inflasi Indonesia yang di 4,94 persen yoy masih relatif moderat," ujarnya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Ia menjelaskan, peningkatan inflasi di Juli 2022 tak lepas dari dampak kenaikan harga komoditas dunia. Di sisi lain, terjadinya peningkatan permintaan, di samping pula adanya gangguan pada pasokan domestik.

Sri Mulyani mengungkapkan, pada komponen inflasi komoditas harga bergejolak (volatile food) memang mengalami peningkatan mencapai 11,47 persen (yoy). Kenaikan itu utamanya karena kenaikan harga pangan global dan terganggunya produksi dalam negeri akibat cuaca.

Pada komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price juga naik menjadi 6,51 persen (yoy), karena dipengaruhi peningkatan harga tiket pesawat. Meski demikian, pemerintah telah berupaya menekan inflasi dengan menjaga harga minyak dan gas, juga listrik di tengah lonjakan harga komoditas energi global.

"Ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi di domestik, melalui kenaikan subsidi listrik dan BBM (bahan bakar minyak) dan elpiji yang dialokasikan oleh APBN," papar Bendahara Negara itu.

Sementara itu pada komponen inflasi inti tercatat tetap terjaga di 2,86 persen (yoy). Menurutnya, hal ini didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi Indonesia.

Sri Mulyani pun memastikan BI bersama pemerintah pusat dan daerah, akan terus meningkatkan koordinasi untuk mengendalikan laju inflasi.

"Sinergi dan koordinasi terkait pengendalian inflasi dilakukan BI bersama-sama pemerintah, termasuk dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam forum inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah," pungkas dia.