[POPULER MONEY] Kuota BBM Subsidi Menipis | Vaksin Covid-19 Bio Farma Siap Meluncur

PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatatkan kuota BBM subsidi menipis. Hal ini terjadi akibat kenaikan konsumsi BBM subsidi pada semester pertama 2022.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, jika dengan penurunan kuota Pertalite bukan tidak mungkin BBM subsidi tersebut bisa habis. Ini tentunya akan menimbulkan kelangkaan BBM jenis Pertalite kedepannya.

“Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menseleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal impelementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik,” kata Josua di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Josua menilai, dalam mengontrol konsumsi BBM, sistem kuota cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan pada berbagai tempat serta punya potensi kebocoran yang besar. Dia bilang, melalui sistem kuota, masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar.

Selengkapnya klik di sini. 

2. Vaksin Covid-19 Bio Farma Siap Meluncur, Erick Thohir: Nama Vaksinnya Sudah Diberikan Bapak Presiden...

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, vaksin Covid-19 buatan Bio Farma segera diluncurkan ke masyarakat. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama pada vaksin buatan perusahaan farmasi pelat merah ini.

“Nama vaksinnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden, tapi saya belum bisa jawab. Karena ini berhubungan dengan hak cipta dan macam-macam, sehingga ini harus dicek dulu,” ucap Erick di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Menurut Erick, pihaknya saat ini masih menunggu Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (UEA) vaksin Covid-19 ini.

“Kami ini sedang menunggu, katanya EUA akan diberikan minggu depan atau dua minggu lagi,” kata Erick.

Selengkapnya klik di sini. 

3. Ketika Erick Thohir Bandingkan "Bengkak" Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Vs MRT Jakarta...

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa saja kembali bengkak di tahun 2023 nanti jika pembangunannya terus ditunda.

“Kereta cepat sama (dengan Mass Rapid Transit/ MRT Jakarta), kalau kereta cepat ini terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan akan lebih mahal lagi. Artinya, harus segera diselesaikan,” kata Erick di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Pembangunan proyek KCJB ini menjadi sorotan, karena biaya proyek tersebut diperkirakan bengkak sebesar 1,176 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,8 triliun. Apalagi, dalam pengembangannya, biaya bengkak atau cost overrun dibiayai dari sumber lain yakni pinjaman ke China.

“Jika dilihat dari strukturnya, 75 persen dari kereta cepat itu pinjaman Bank China, 25 persen equity, dimana Indonesia 55 persen, dan China 45 persen. Artinya Penyertaan Modal Negara/PMN yang mau diberikan itu bagian dari equity, karena kan pinjamannya ditambah. Jadi kalau ditanya apakah kereta cepat ada investor, ya belum, Garuda saja belum,” tambah Erick.

Selengkapnya klik di sini. 

4. Curhat Pengusaha Mal Jakarta: Mohon kalau Ada Booster Kedua, Jangan Lagi Jadi Syarat Masuk Mal...

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta meminta pemerintah untuk melonggarkan syarat masuk mal seperti aturan wajib vaksin booster.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta, Ellen Hidayat mengatakan, peraturan-peraturan yang timbul hingga hari ini yang biasanya menyasar pusat perbelanjaan menyebabkan para pengusaha merasa tidak ada kepastian untuk berbisnis.

"Setiap dua minggu ada aturan bilamana jantung kita tidak kuat, rasanya kaya roller coster. Tiba-tiba saat masuk mal harus ada syarat ini, untuk membuka jam operasional mal juga ada aturannya. Ini yang menyebabkan para pengusaha merasa tidak ada kepastian untuk berbisnis. Sehingga terjadilah up and down," ujar Ellen dalam konferensi pers Indonesia Shopping Festival 2022 di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Selengkapnya klik di sini. 

5. Hotman Paris: JNE Bukan Menimbun, tetapi Membuang Beras yang Rusak

Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris Hutapea mengatakan perusahaan bergerak di bidang logistik ini tidak melakukan penimbunan beras bantuan sosial (bansos) dari pemerintah ke lahan di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok.

Hal ini menjawab tudingan yang ditujukan kepada JNE dengan dugaan telah menimbun beras yang telah rusak tersebut.

"Bukan menimbun, tetapi membuang beras yang rusak. Jadi yang dibuang itu beras JNE bukan beras bansos. Beras bansos yang rusak itu sudah diganti oleh Bulog dan sudah dibagikan kepada masyarakat," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Selengkapnya klik di sini.