Penjelasan Luhut soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Subsidi

Luhut mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).

Alasan kenaikan harga BBM subsidi

Terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM subsidi, dalam hal ini Pertalite dan Solar subsidi.

Tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun.

Itulah alasan yang membuat adanya rencana harga Pertalite naik. Meski demikian, Luhut tak menyebut berapa besaran kenaikan harga Pertalite yang akan ditetapkan.

“Tapi untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume,” jelas Luhut.

Keputusan akhir ada di Jokowi

Yang jelas, Luhut menegaskan, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” lanjut Luhut.

Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," pungkasnya.