Daya Beli Belum Pulih, Petani Tembakau "Menjerit" Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pusat Soeseno mengungkapkan bahwa masyarakat, termasuk petani tembakau masih terbebani dengan kenaikan berbagai macam bahan pokok dan daya beli belum sepenuhnya pulih.

"Kondisi petani tahun ini sangat sulit akibat musim yang tidak mendukung. Ditambah dengan regulasi cukai hasil tembakau (CHT) yang menekan kami petani tembakau," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (23/8/2022).

Sementara di sisi lain, berbagai regulasi yang ada juga semakin menekan pemangku kepentingan industri hasil tembakau. Paling anyar, saat ini muncul wacana revisi PP 109/2022 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dia berharap pemerintah benar-benar memperhatikan petani mengingat situasi petani yang sulit karena dihantam kenaikan cukai rokok.

"Kami berharap pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau di tahun 2023. Bersama-sama kita pikirkan dampak kenaikan cukai yang akan merugikan kami petani tembakau," ungkap Soeseno.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan rencana kenaikan CHT 2023.

Sejak awal kenaikan CHT 2022, petani tembakau sudah sangat keberatan dan melakukan penolakan, namun APTI Pamekasan merasa pemerintah masih belum mendengar suara para petani tembakau.

"Bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap petani tembakau adalah dengan tidak menaikkan cukai tembakau tahun depan. Tidak hanya tidak menaikkan cukai, tapi kita berharap pemerintah bisa hadir bersama petani tembakau dan tidak memandang kami sebelah mata," kata Samukrah.

Dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aspek kelangsungan hidup petani tembakau dalam menentukan kebijakan kenaikan cukai.

"Semakin mahal cukai, petani makin susah jual tembakau. Petani juga butuh keberlangsungan pendapatan dan hidup yang layak," pungkasnya.