Darmawan Capital Dapat Persetujuan Bappebti Kelola Sistem Resi Gudang Timah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan persetujuan kepada PT Darmawan Capital sebagai pengelola sistem resi gudang (SRG) untuk mengelola gudang komoditi timah.

Sistem resi gudang sendiri merupakan instrumen perdagangan atau keuangan yang memungkinkan komoditas disimpan dalam gudang untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa jaminan.

CEO PT Darmawan Capital Oscar Darmawan mengatakan, SRG bertujuan untuk membuka akses terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha.

Hal tersebut dimungkinkan karena dalam SRG pengelola gudang dapat menerbitkan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudangnya, di mana bukti tersebut dapat berlaku selayaknya surat berharga seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.

"Untuk itu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini diperlukan integritas dan komitmen pengelola gudang dalam menjaga barang yang disimpan di gudangnya tersebut," ujar Oscar, dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/8/2022).

Selain itu, Oscar menambah, SRG bisa menjadi solusi masyarakat dalam menjaga harga supaya ada kepastian dalam pasar komoditas fisik.

Adanya SRG dipicu karena akses terhadap pembiayaan kegiatan pertanian merupakan masalah yang masih dihadapi petani Indonesia.

Ketersediaan gudang sendiri menjadi tantangan bagi para petani sehingga resi gudang menjadi sebuah solusi khususnya sehubungan ongkos logistik yang tinggi bagi petani dari tempat panen ke konsumen akhir.

"Untuk meningkatkan supply chain PT DMK bergerak dengan memodernisasi melalui teknologi," kata Oscar.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Widiastuti berharap, Darmawan Capital mampu menjadi pengelola gudang SRG yang profesional, terpercaya, dan inovatif.

"Kami tunggu kiprahnya PT DMK untuk penerbitan resi gudang timah demi kemajuan industri ini di Indonesia ya pak" ujarnya.

Adapun sistem resi gudang yang merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu ikut menggerakan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM dan petani.