Ratusan Triliun Subsidi BBM Banyak Dinikmati Orang Kaya, Sri Mulyani: Bikin Kesenjangan Semakin Lebar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) ternyata lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, ketimbang orang miskin yang memang berhak menerima subsidi.

Konsumsi BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite yang tidak tepat sasaran itu, pada akhirnya akan membuat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahun ini untuk subsidi Solar sebesar Rp 149 triliun dan Pertalite sebesar Rp 93,5 triliun. Sayangnya, anggaran itu tidak tepat sasaran karena banyak orang kaya yang menggunakan BBM bersubsidi.

"Subisidi ratusan triliun ini sasarannya malah kelompok yang relatif mampu, ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar dengan subsidi ini, karena yang mampu menikmati subsidi ratusan triliun, sedangkan yang tidak mampu tidak (sepenuhnya) menikmati," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jumat (26/8/2022).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menetapkan kuota Solar sebanyak 15,1 juta kiloliter (KL) di 2022 dengan nilai Rp 149 triliun, di mana konsumennya terdiri dari 89 persen dunia usaha dan 11 persen oleh kelompok rumah tangga.

Ternyata, dari konsumen kelompok rumah tangga itu, 95 persen di antaranya merupakan kelompok rumah tangga kelas menengah ke atas, alias orang kaya.

Padahal di setiap liter Solar pemerintah setidaknya menyubsidi Rp 8.800 per liter, karena harga jualnya hanya Rp 5.150 per liter, sementara harga keekonomiannya Rp 13.950 per liter.

"Jadi hanya sekitar 0,1 juta KL yang betul-betul dinikmati oleh mereka yang memang memiliki tingkat ekonomi yang tidak mampu, atau kelompok 40 persen terbawah dari rumah tangga di Indonesia yang berpendapatan paling bawah," jelasnya.

Sedangkan untuk kuota Pertalite yang telah ditetapkan pemerintah di tahun ini sebanyak Rp 23,05 juta KL dengan nilai mencapai Rp 93,5 triliun. Nilai kompensasi Pertalite itu ternyata 80 persen di antaranya dinikmati oleh rumah tangga mampu atau orang kaya.

Padahal pemerintah setidaknya harus menanggung selisih biaya Rp 6.800 untuk setiap liter Pertalite. Lantaran, harga jual Pertalite saat ini hanya sebesar Rp 7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya yakni sebesar Rp 14.450 per liter.

"Jadi hampir Rp 60 triliun sendiri dari Rp 93 triliun tadi, dinikmati masyarakat mampu bahkan sangat kaya. Sedangkan masyarakat miskin dia hanya mengonsumsi 20 persennya saja," kata Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, ia menekankan, diperlukan berbagai kebijakan untuk bisa menjaga kesehatan APBN dan mendorong subsidi yang tepat sasaran. Terlebih ketidakpastian global diperkirakan masih berlanjut di tahun depan, sehingga perlu untuk menjaga APBN dalam menjalan fungsinya sebagai shock absorber.

"Semua perlu gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin bisa kontribusi lebih baik dan banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang seharusnya dilindungi dengan berbagai instrumen dari mulai bansos hingga subsidi yang tepat sasaran," pungkasnya.