Simpang Siur Rencana Penghapusan Listrik 450 VA, Masih Berupa Usulan dan Perlu Dilakukan Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penghapusan listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin yang disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ternyata masih berupa usulan. Adapun rencananya daya listrik masyarakat miskin dinaikkan dari listrik 450 VA menjadi 900 VA.

Hal itu sempat disepakati dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Banggar DPR RI. Rapat itu dihadiri Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu dan dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

"Salah satu kebijakan yang kita ambil adalah menaikkan listrik 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA," ujar Said dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).

Mulanya usulan ini muncul karena mempertimbangkan kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Saat ini kondisi surplus listrik PLN mencapai 6 gigawatt (GW) dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, bahkan diperkirakan mencapai 41 GW di 2030 seiring penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Padahal untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun. Lantaran, dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay, yang artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.

Oleh sebab itu, Banggar pun menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi sebagai upaya untuk meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply.

"Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada listrik 450 VA, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA," kata Said.

Kendati demikian, 'kesepakatan' yang diputuskan dalam rapat tersebut, ditepis oleh Kementerian ESDM. Menurut Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, saat ini pemerintah tidak sedang berencana untuk penghapusan listrik 450 VA, melainkan fokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran.

"Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA," ujar Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Pada kesempatan berbeda, Said pun mengklarifikasi, bahwa kesepakatan dalam rapat sebelumnya merupakan sebuah usulan untuk pemerintah mendalami kebijakan menaikkan daya pelanggan listrik 450 VA ke 900 VA.

"Ya, masih usulan Banggar yang akan didalami lebih lanjut," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika kebijakan itu diputuskan untuk direalisasikan tentu perubahan daya tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat, sebab membutuhkan penyesuaian data terkini penerima subsidi, serta perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan tersebut.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," paparnya.

Menurut Said, diperlukan peran PLN untuk melakukan penilaian terhadap pelanggan-pelanggan penerima subsidi listrik, jika memang tingkat konsumsinya dirasa perlu ditambah ke 900 VA maka barulah ditingkatkan dayanya. Meski demikian, pergerseran daya ini perlu dibarengi dengan peningkatan subsidi listrik oleh pemerintah.

"Jika mereka telah waktunya bergeser ke 900 VA karena konsumsi energinya, maka kita dorong. Namun subsidinya juga kita tambah jika mereka bergeser dari listrik 450 VA ke 900 VA dan ini harus dilakukan secara bertahap," katanya.

Usulan peningkatan daya listrik kelompok rumah tangga miskin ke 900 VA pun turut direspons PLN. Menurut Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) maka hanya akan menjalankan kebijakan yang diputuskan pemerintah.

"Sebagai BUMN yang 100 persen dimiliki pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat," ujar Gregorius dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, PLN terus berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas. Hal ini untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif.