BBM dan Tarif Angkutan Diperkirakan Masih Jadi Pendorong Inflasi Oktober 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan diperkirakan masih menjadi penyumbang utama laju inflasi pada Oktober 2022. Lantaran belum semua daerah melakukan penyesuaian tarif angkutan seiring naiknya harga Pertalite dan Solar.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan tingkat inflasi Oktober 2022 mencapai 0,01 persen secara bulanan (month to month/mtm). Proyeksi ini berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI pada pekan pertama Oktober 2022.

"Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu I Oktober 2022, perkembangan inflasi sampai dengan minggu pertama Oktober 2022 diperkirakan inflasi sebesar 0,01 persen (mtm)," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Sabtu (8/`10/2022).

Ia menyebutkan, komoditas utama penyumbang inflasi pada perkan pertama Oktober 2022 yakni bensin sebesar 0,05 persen (mtm), tarif angkutan dalam kota sebesar 0,03 persen (mtm), serta angkutan antar kota, rokok kretek filter, dan beras masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm).

Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi yakni telur ayam ras sebesar -0,10 persen (mtm), cabai merah sebesar -0,09 persen (mtm), daging ayam ras sebesar -0,03 persen (mtm), cabai rawit sebesar -0,02 persen (mtm), serta tomat, daging sapi, minyak goreng, dan emas perhiasan masing-masing sebesar -0,01 persen (mtm).

"BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Erwin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, bahwa tarif angkutan masih akan menjadi penyumbang inflasi di Oktober 2022.

“Inflasi tarif angkutan diperkirakan masih akan dirasakan pada bulan Oktober, melihat beberapa daerah belum melakukan penyesuaian tarif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022).

Meski demikian, dia berharap dampaknya tidak akan terlalu besar seiring dengan pemerintah daerah akan mulai merealisasikan kebijakan pengendalian inflasi seperti yang ditugaskan pemerintah pusat.

"Sebab mempertimbangkan daerah mulai dapat menjalankan program pengendalian inflasi termasuk bantuan di sektor transportasi maupun logistik, dari penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) maupun belanja wajib 2 persen dana transfer umum (DTU),” tutup Airlangga.