BI Minta Pemerintah Daerah Segera Gunakan Dana Tak Terduga untuk Kendalikan Inflasi

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, realisasi belanja daerah menggunakan DTU, DBH, dan dana tidak terduga masih sangat rendah.

Padahal, kata dia, dana ini dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengatasi lonjakan inflasi di daerahnya. Misalnya untuk mengadakan operasi pasar, bantuan sosial, hingga subsidi transportasi.

"Saya dari satu kantor di daerah lain ke daerah lain, selalu permasalahannya adalah serapan dari APBD. Serapan dari belanja tidak terduga yang alokasinya 2 persen dari APBD itu masih sangat rendah," ujarnya saat acara GNPIP Sulawesi Tengah, Senin (31/10/2022).

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga kerap menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk mengendalikan inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas, baik berupa Peraturan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Sehingga seharusnya sudah tidak ada keraguan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan ketiga jenis dana tersebut untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah.

"Sudah selesai dengan permasalahan legalnya, aman bagi pimpinan daerah untuk mengabsorbs dana tersebut untuk keperluan permasalahan operasi pasar tadi," tegasnya.

Dody menekankan kenaikan inflasi pangan di Indonesia dipengaruhi dari sisi supply, yang coba ditanggulangi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Terdapat tiga fokus utama GNPIP di jangka pendek, yaitu operasi pasar yang didukung ketersediaan dana termasuk belanja tak terduga dari APBD, kerja sama antar daerah (KAD) yang didukung digitalisasi dan subsidi transportasi, dan ketahanan pangan program end-to-end dari hulu ke hilir.

Selain itu, kegiatan pendukung lainnya di sisi manajemen produksi dan pengelolaan ekspektasi masyarakat yang perlu ditingkatkan di daerah.

"Kami percaya bahwa aparat pemerintah daerah, semua pelaku, punya atensi yang kuat untuk mengatasi inflasi ini," ucapnya.