Bank Mandiri Salurkan Kredit Kendaraan Listrik Senilai Rp 58 Miliar

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penyaluran kredit EV ini dilakukan oleh dua anak usaha Bank Mandiri, yaitu PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance.

"Terkait pembiayaan EV, Bank Mandiri terus mengadakan program-program di anak perusahaan kami. Tentunya untuk otomotif financing ini yang tentunya akan menciptakan electric vehicle ecosystem," ujarnya saat konferensi pers Mandiri Sustainable Forum (MSF) 2022, Rabu (2/11/2022).

Ia menilai pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan ini trennya akan terus meningkat seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), Nationally Determined Contribution (NDC), dan Net Zero Emission (NZE).

Oleh karenanya, bank pelat merah ini berupaya untuk menangkap potensi tersebut dengan terus mengembangkan produk berkelanjutan, baik dalam penyaluran kredit maupun mobilisasi dana.

"Ke depan memang kita melihat akselerasi transisi energi juga akan menjadi satu potensi bagi Bank Mandiri khususnya di konsumer segmen untuk pengadaan atau pembiayaan electric vehicle," ucapnya

Selain itu, perusahaan dengan kode saham BMRI ini juga telah bekerja sama dengan tiga bank daerah untuk menyalurkan kredit sindikasi smelter baterai untuk EV dengan nilai sekitar Rp 3,98 triliun.

Penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan

Darmawan mengungkapkan, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan (sustainable sector) sebesar Rp 221,1 triliun hingga Kuartal III-2022. Kredit berkelanjutan ini porsinya 24 persen dari total kredit perseroan.

Dari nilai tersebut pembiayaan ke sektor hijau Bank Mandiri telah menembus Rp 101 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 11,1 persen dari total penyaluran kredit di Kuartal III 2022.

Bank Mandiri juga berkomitmen untuk ikut berkontribusi sebesar 21-23 persen dari pembiayaan hijau nasional yang mencapai 281 miliar dollar AS.

"Bank Mandiri berada di jalur yang sangat sesuai dengan peraturan perbankan tentang praktik berkelanjutan di bawah POJK Nomor 51 Tahun 2017," kata dia.