Bapanas Bantah Isu Impor Beras Bakal Rugikan Petani

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, keputusan impor beras akan dilakukan secara terukur dan jumlahnya tidak banyak.

"Kemudian kalau ada isu misalnya dengan impor (merugikan) harga petani, enggak. Ini sangat terukur, tidak banyak-banyak dan itu hanya di Bulog, tidak di siapa-siapa dan itu pengawasan keluarnya ketat, Badan Pangan bersama Bulog menjamin itu. Kalau ada isu akan merugikan petani, tidak," ujarnya usai meninjau kebutuhan pokok di ritel Hypermart Puri Indah Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Lebih lanjut Arief memaparkan, saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) milik Bulog tersisa 290.000 ton beras. Menurutnya, Bulog sangat memerlukan stok tambahan dikarenakan sebagai antisipasi kejadian luar biasa seperti bencana alam.

"Khusus CBP itu sekarang stoknya 290.000 ton ya kalau digabungkan dengan komersialnya sekitar 490.000 ton, sehingga saya mau mengajukan yang stoknya komersial supaya diimpor menjadi CBP, jadi kalau CBP itu artinya bisa untuk operasi pasar, bisa untuk kegiatan-kegiatan intervensi harga, tetapi sebenarnya kita memerlukan stok tambahan yang di Bulog," beber Arief.

"Coba bayangkan kalau ada seperti (bencana) Semeru, Cianjur kalau kita enggak punya stok di seluruh ada itu akan enggak baik buat kita, jadi negara harus punya stok," sambung Arief.

Sebelumnya, Perum Bulog memastikan pihaknya akan mengimpor beras sebanyak 200.000 ton beras pada Desember 2022.

Hal ini lantaran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian tidak berhasil menyerap beras dari petani untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Ini kita upayakan sampai bulan Desember. Kan ini tinggal hanya hitungan mingguan. Itu yang saya inginkan, yang kita harapkan. Karena tadi sudah jelas ya, kita tidak berhasil mendapatkan yang dari dalam negeri jumlah 500.000, hanya 166.000. Maka kita harus siapkan minimal 200.000," ujar Direktur Utama Bulog Budi Waseso saat dijumpai di kawasan Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2022).

"Negara-negara itu juga membatasi, bahkan ada yang sama sekali menutup, menutup untuk dia ekspor, karena dia butuh juga. Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Myanmar, itu semua punya peraturan dari negara-negara itu," jelas Buwas.