Jokowi Wanti-wanti, Dana Lingkungan Hidup Jangan Sampai Diecer-ecer

Ia menekankan agar dana tersebut digunakan untuk dua fokus utama, yakni mengatasi masalah sampah dan perbaikan hutan mangrove.

“Jangan sampai anggaran ini diecer-ecer kemana-mana akhirnya tidak kelihatan, dan tidak memberi dampak yang nyata kepada negara, dan dunia,” kata Jokowi dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Jokowi mengungkapkan, perubahan iklim dunia menyebabkan perubahan musim yang tidak menentu, perubahan suhu, dan kenaikan air laut.

Kehadiran BPDLH diharapkan benar-benar diarahkan pada kegiatan yang nyata dan berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dia menjelaskan, urusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup terlalu banyak saat ini, seperti masalah sampah, konservasi flora dan fauna, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hijan tropis, rehabilitasi lahan gambut, sumber daya laut seperti perlindungan karang, hingga sampah palstik yang masuk ke laut.

“Saya minta konsentrasi saja dulu pada dua hal, (masalah sampah, dan perbaikan hutan mangrove) baru nanti masuk ke tahapan yang lain,” jelas Jokowi.

Dana BPDLH sekitar Rp 14,5 triliun

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mencapai Net Zero Carbon (NZE), pemerintah membentuk BPDLH, yang bertugas untuk melakukan pembiayaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Dananya bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah, untuk fokus pada kegiatan di sektor kehutanan, ESDM, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, sampah atau limbah transportasi, pertanian, kelautan, dan perikanan,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan dana yang sudah masuk ke BPDLH adalah Rp 968,6 juta dollar AS atau sekitar Rp 14,5 triliun, bersumber dari dana reboisasi kehutanan, global environtment facility, bank dunia, dan sebagainya.

"Ada setidaknya 25 gubernur yang hadir untuk menjelaskan fungsi BPDLH. Rakernas juga akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian perubahan iklim, dan peran pemerintah daerah,” ujar Airlangga.