Bursa Kripto Belum Terbentuk pada 2022, Bappebti: Kami Kesulitan Mencari "Benchmarking"-nya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk meluncurkan bursa kripto belum terealisasi hingga pengujung tahun 2022.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengakui, pihaknya dalam berbagai kesempatan berjanji untuk meluncurkan bursa kripto, beserta ekositem terkait aset kripto pada tahun lalu.

"Di sini saya harus mengakui ini salah satu ketidakberhasilan Bappebti membangun bursa, kliring, dan pengelola atau kustodian terkait dengan aset kripto," ujar dia dalam pergelaran Outlook Bappebti 2023, Rabu (4/1/2023).

Didid mengungkapkan, salah satu penyebab belum terealisasinya pembentukan bursa kripto ialah kesulitan Bappebti dalam mencari tolak ukur atau benchmark ekosistem serupa di negara lain.

Hal itu kemudian memperlambat pembentukan bursa karena, Didid bilang, Bappebti berkeinginan untuk meluncurkan ekosistem terkait aset kripto itu dengan baik, dengan kriteria-kriteria yang mumpuni.

"Kami kesulitan mencari benchmarking-nya yang sesuai dengan Indonesia sehingga ini membuat keterlambatan," ujarnya.

Keterlambatan peluncuran bursa kripto itu sendiri dinilai merugikan Bappebti, sebab tidak terdapat pembagian tanggung jawab dan risiko terkait transaksi aset kripto di Indonesia.

Sehingga, apabila terjadi permasalahan yang menimpa calon pedagang fisik aset kripto atau pelanggan, maka tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh Bappebti.

"Itu membuat Saya terus terang sering sakit perut. Ketika ada kasus Zypmex, kasus FTX seketika langsung mules. Karena biar bagaimanapun Bappebti harus mengambil risiko itu," tutur Didid.

Oleh karenanya, Didid memastikan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan agar bursa kripto beserta ekosistem penunjangnya dapat segera terbentuk, dan harapannya dapat rampung pada tahun ini.

"Karena kalau enggak Bappebti menanggung risiko sendiri, dan itu menjadi tidak bagus bagi kami," ucap dia.