Pedagang Pasar: Minyakita Langka, Harga Tidak Sesuai HET

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI Ahmad Choirul Furqon mengatakan, saat ini minyak goreng subsidi merk Minyakita mulai sulit untuk dicari.

Asal tahu saja, Minyakita adalah merk minyak goreng yang diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022, sebagai produk untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

"Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Saat ini minyak goreng subsidi di lapangan sudah langka. Kalaupun ada itu harganya sudah tidak sesuai HET, bahkan jauh dari batas HET, " ujar Ahmad Choirul Furqon saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/1/2023).

Ia menilai kondisi ini tidak wajar atau terdapat sebuah anomali lantaran Minyakita langka terjadi saat memasuki momentum Pemilu dan Ramadhan 2023.

Bahkan untuk harga Minyakita, Ahmad Choirul bilang, sudah tidak sesuai Harga Eceren Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 14.000 per liter.

Di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harga Minyakita sudah mencapai Rp. 16.000.

"Yang semakin parah adalah harga Minyak Goreng subsidi ini sudah melampaui HET dan sangat jauh. Kami mendapat keluhan dari banyak pedagang pasar di berbagai wilayah. Seperti di sejumlah pasar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, harga minyak goreng subsidi ini sudah mencapai Rp. 16.000, tentu ini sangat merugikan banyak pihak," katanya.

Oleh sebab itu dia berharap di balik Minyakita langka dan naiknya harga minyak goreng tersebut, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga tidak stabil.

"Kami sangat berharap pemerintah dapat mengurai kondisi ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng yang harusnya hak rakyat kecil malah bergejolak," ungkapnya.

Dia juga meminta agar produsen Minyakita, Kementerian Perdagangan dan BUMN sebagai distributor resmi pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng subsidi ini kembali stabil baik pasokan maupun harga.

"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti Produsen, Kementerian Perdagangan, dan BUMN sebagai distributor barang," pungkasnya.