Sri Mulyani Bantah Anggaran Penanganan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Studi Banding dan Rapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas yang menyebut anggaran penanganan kemiskinan sekitar Rp 500 triliun justru habis untuk studi banding dan rapat di hotel.

Ia menjelaskan, pada dasarnya anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program sehingga tak mungkin digunakan untuk studi banding ataupun rapat di hotel.

"Kalau anggaran bansos (bantuan sosial) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp 460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Anggaran penanganan kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah program tahunan pemerintah yang menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," kata Sri Mulyani.

Begitu pula dengan program bantuan Kartu Sembako yang diberikan langsung kepada masyarakat. Serta seperti program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Dengan demikian, semua anggaran penanganan kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.

"Jadi yang dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial yang membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan dukungan untuk lansia yang kurang mampu, itu semuanya adalah langsung dilakukan (ke penerima)," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, yang dimaksud pernyataan Azwar Anas adalah belanja barang pemerintah secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar, hingga rapat. Ia bilang, belanja pemerintah tersebut memang terus diupakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.

"Itu memang kita minta untuk diturunkan, dan itu sudah kita coba untuk terus kita turunkan," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin.

Dia bilang, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in-line dengan target prioritas Bapak Presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar dalam Sosialisasi Permen PAN-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).