[POPULER MONEY] Rincian Biaya Haji 2023 Rp 49,8 Juta Per Jemaah | Daftar Kasus Gagal Bayar Asuransi di RI

1. DPR RI dan Kemenag Sepakat Biaya Haji Tahun 2023 Per Jemaah Rp 49,8 Juta, Simak Rinciannya

Dalam Rapat Panita Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 1444 H/2023 M yang harus dibayarkan oleh jemaah Indonesia adalah sebesar Rp 49,8 juta.

Sementara itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati adalah Rp 90,05 juta.

“BIPIH per jemaah Rp 49,8 juta atau sebesar 55,3 persen meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan biaya paket layanan Masyair,” kata Ketua Panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang secara virtual, Rabu (15/2/2023).

Adapun biaya yang bersumber dari nila manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 40,23 juta atau 44,7 persen yang meliputi komponen biaya penyelenggaran ibadah haji di Arab Saudi dan komponen penyelenggaraan haji dalam negeri.

Selengkapnya klik di sini. 

2. Meikarta Lakukan Serah Terima Unit di District 1, Konsumen Bisa Langsung Tempati

Pengembang apartemen Meikarta melakukan serah terima perdana Silverlake Tower pada Jumat, (10/2/2023). Head of Property Management Meikarta Agus Budi Rahardjo mengatakan, Silverlake Tower merupakan menara ke 13 dan 14 di District 1 yang akan diserahterimakan ke pemilik unit.

"Kehadiran para pemilik Silverlake Tower ini bakal membuat kehidupan Kota Meikarta semakin semarak lagi," kata Agus usai acara serah terima unit-unit apartemen di Blok 39023 yang diberi nama Silverlake Tower dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).

Agus mengatakan, lebih dari 500 unit apartemen akan diserahkan kepada konsumen di Silverlake Tower tersebut. Ia mengatakan, bagi konsumen yang diserahterimakan unitnya, dapat langsung ditempati.

"Karena seluruh infrastruktur dan fasilitasnya sudah tersedia dengan baik," ujarnya.

Selengkapnya klik di sini. 

3. BNI dan BRI Akan Hengkang dari BSI, Kementerian BUMN Ingin Penggantinya dari Bank Asing

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mencari investor strategis untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Seperti diketahui, BSI merupakan gabungan dari tiga syariah milik bank BUMN, yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, investor straegis ini akan menggantikan BNI dan BRI yang akan keluar dari jajaran pemegang saham BSI.

"Memang BRI dan BNI perlahan akan mulai keluar dari BSI, ini akan kita lihat opportunity marketnya kalau misalnya nanti BRI atau BNI sebagai pemegang saham mulai exit kira-kira siapa yang bisa menggantikan dan berapa size-nya," ujarnya saat BSI Global Islamic Finance Summit 2023, Rabu (15/2/2023).

Adapun saat ini porsi saham Seri B BSI sebanyak 51,47 persen dimiliki Bank Mandiri, 23,24 persen dimiliki BNI, 15,38 persen dimiliki BRI, dan 9,91 persen dimiliki publik. Pemerintah juga memiliki saham Seri A Dwiwarna di perseroan.

Selengkapnya klik di sini. 

4. Daftar Kasus Asuransi Gagal Bayar dengan Nilai Fantastis di Indonesia

Industri asuransi di Indonesia belakangan ini sedang menghadapi tantangan dengan maraknya kasus gagal bayar yang terjadi. Karut marut di industri asuransi nasional ini tentu saja menggerus kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri asuransi.

Padahal, Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) mencatat peneterasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai angka 8 persen pada tahun 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah mengambil sejumlah langkah pengawasan sampai pencabutan izin usaha kepada asuransi yang bermasalah.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya juga saat ini sedang melakukan pengawasan khusus terhadap 11 perusahaan asuransi yang Pengawasan khusus dilakukan agar OJK bisa mendorong dan berkoordinasi dengan pemegang saham, direksi, dan komisaris untuk menyiapkan langkah-langkah penyelamatan perusahaan.

Berikut ini adalah deretan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dengan jumlah yang fantastis kepada pemegang polis atau nasabahnya.

Selengkapnya klik di sini. 

5. Pernah Magang di McDonald's, Ini Profil Bos Lippo yang Akan Dipanggil DPR Buntut Kasus Meikarta

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Bos Lippo Karawaci John Riady terkait kasus Meikarta. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal.

Setelah pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Senin (13/2/2023), Komisi VI DPR RI bertemu dengan perwakilan Meikarta, yaitu Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama Indra Azwar.

"Kami tetap akan ke lapangan untuk mengecek lokasi di tempat. Pada masa sidang yang akan datang, rasanya kami harus memanggil pengendali daripada Lippo Group, yaitu pak John Riady sebagai CEO Lippo Karawaci Tbk," ujar Hekal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Dikutip dari Tribunnews, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan John Riady akan dipanggil karena ia yang memegang kendali harian.

"Insya Allah di rapat berikutnya kita akan panggil John Riady sebagai CEO PT Lippo Karawaci Tbk. Karena yang melakukan pengendalian harian itu namanya John Riady," kata Andre dikutip dari Tribunnews, Rabu (12/2/2023).

Selengkapnya klik di sini.