Pemerintah Enggan Janji Angkat Tenaga Honorer Jadi ASN

Namun, Anas juga tidak menjanjikan adanya pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN karena dinilai akan membebani anggaran negara.

"Saya belum bisa sampaikan saat ini, tetapi kami telah menyiapkan opsi dengan baik, panduannya adalah tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran," ucapnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).

Anas mengakui sebelumnya ada solusi ekstrem yakni berupa pengangkatan honorer menjadi ASN atau melakukan PHK. Namun, dirinya berupaya mencari solusi yang tidak membebani keuangan negara serta tidak mengganggu pelayanan publik.

"Kemarin ada opsi-opsi ekstrem sebelumnya, opsinya nomor satu adalah waktu itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN ini akan menjadi beban keuangan negara yang sangat besar," ungkapnya.

"Atau diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena banyak di menara-menara suar di daerah itu banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata bisa membantu luar biasa," lanjut Anas.

Lebih lanjut mantan Bupati Banyuwangi ini bilang, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pengangkatan honorer untuk bidang kesehatan dan pendidikan sebanyak 700.000 orang.

"Atau diangkat sesuai prioritas yang sudah berjalan sekarang. Mulai 2022, 2023 ini yang diangkat sesuai prioritas adalah pendidikan dan kesehatan. Kemarin, kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang diusulkan daerah hanya 400.000. Kami berharap daerah segera mengusulkan untuk TDK dari daerah karena kesehatan dan pendidikan. Kita sedang ajukan 1 juta formasi untuk tahun 2024," jelas Anas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menpan-RB untuk menyelesaikan persoalan honorer yang masih banyak bekerja di pemerintahan daerah terutama. Lantaran dirinya mendapat pertanyaan dari pemerintah daerah yang mempertanyakan nasib jutaan honorer.