OJK Targetkan 34 POJK Turunan UU PPSK Rampung Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sebanyak 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai turunan dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK) akan selesai tahun 2023.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, UU PPSK mengamanatkan pembentukan POJK dalam 224 pasal dan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) dalam 3 pasal.

"OJK akan menyusun POJK secara gabungan dalam kluster yang serumpun. Dari 224 POJK tersebut akan disusun dalam 51 POJK. Untuk tahun 2023, ditargetkan selesai 34 POJK," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (4/4/2023).

Sementara itu, ia menambahkan, sebanyak 17 POJK sisanya akan diterbitkan pada tahun 2024.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan, terdapat sebanyak 7 POJK yang akan diprioritaskan untuk dapat selesai tahun ini. Hal tersebut perlu dikonsultasikan bersama dengan DPR.

POJK tersebut antara lain adalah POJK bursa karbon, dan POJK spin off unit usaha syariah (UUS) perbankan, perasuransian, dan perusahaan penjaminan.

"Terdapat 1 POJK yang akan disusun tahun 2024 yaitu tentang akses pembiayaan UMKM," imbuh dia.

Lebih lanjut, UU PPSK juga mengamanatkan penerbitan 21 peraturan pemerintah. Salah satunya terkait peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dan komoditi yang termasuk instrumen keuangan dari Bappebti ke OJK. Rencananya, peraturan tersebut akan diselesaikan pada Juni 2023.

Sebanyak 13 peraturan pemerintah ditargetkan selesai pada akhir 2023. Terdapat dua peraturan yang berkaitan dengan OJK, salah satunya yakni peraturan pemerintah tentang rencana kerja dan anggaran serta standar biaya proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, organisasi, dan remunerasi.

Di sisi lain, peraturan pemerintah tentang pungutan di sektor jasa keuangan juga ditargetkan selesai di akhir 2023.

"Sebanyak 7 peraturan pemerintah lainnya yang ditargetkan diselesaikan pada akhir tahun 2024," tandas Mirza.