Otorita IKN: Beberapa Bulan ke Depan Ada Investor mulai Investasi di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono memperkirakan dalam beberapa bulan kedepan, sudah ada investor yang mulai berinvestasi di IKN.

"Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan tentu akan ada mereka yang confirm menyatakan 'iya kita mulai akan membangun', kita akan groundbreaking," ungkapnya di acara Kick Off pemilihan logo IKN, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Bambang menyebutkan, sebanyak 167 investor telah menyatakan minatnya berinvestasi ke IKN melalui letter of interest (LoI).

"Kami menerima kurang lebih 167 letter of interest. Jadi banyak investor itu menyatakan minatnya melalui surat-surat yang masuk kepada kami," katanya.

"Kira-kira dari 167 itu, 50 persen adalah domestic investor dan 50 persennya lagi dari beberapa negara. Jadi kurang lebih ada 16 negara yang menyatakan minatnya," lanjut Bambang.

Kebanyakan, para investor yang menyatakan minat langsung melakukan kunjungan ke IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Mereka ingin melihat langsung potensi keuntungan investasi di sana.

Selain itu, juga melihat ketersediaan air, listrik, serta jaringan komunikasinya. "Kemudian mereka menanyakan infrastruktur servis yang tersedia, air minum, listrik, fiber optik. Jadi saya bisa katakan sekarang ini lagi berproses," ujarnya.

Bambang yang pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan ini bilang, 167 investor tersebut memilih beragam sektor untuk berinvestasi di IKN. Mulai dari teknologi hingga pendanaan.

"Tentunya area dari investasi itu bermacam-macam, dari teknologi, infrastruktur, energi, ada yang ingin membangun smart city, tapi ada juga yang berminat dengan hal-hal yang sifatnya financing," ucapnya.

Sebelumnya, investor asal Korea Selatan dan Jepang baru-baru ini telah melihat langsung Ibu Kota Nusantara. Kedua negara ini yang pernah dilobi oleh pemerintah agar mau berinvestasi di IKN.

Sekarang ini di IKN, mulai proses pembangunan Istana Kepresidenan, 4 kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri yang akan dimutasi pada tahun 2024.