Kemenkeu Pastikan PMK 212 Tahun 2022 Tidak Ganggu Anggaran Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pernyataan Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, yang menyebutkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 Tahun 2022 menjadi penyebab anggaran perbaikan jalan di daerah berkurang.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, PMK 212 tahun 2022 merupakan ketentuan yang mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tujuan strategis yang dapat meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam ketentuan itu disebutkan, bagian DAU yang ditentukan penggunaanya terdiri atas penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, alokasi bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.

"Untuk sektor pekerjaan umum, ini termasuk fokus peningkatan kualitas pelayanan publik lewat pembangunan infrastruktur di daerah," kata Yustinus, kepada Kompas.com, Jumat (5/5/2023).

Adapun teknis alokasi DAU untuk pekerjaan umum dijelaskan dalam Pasal 10 PMK 212. Pasal itu menyebutkan, penggunaan DAU untuk pekerjaan umum merupakan pemanfaatan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum.

Kegiatan yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut ialah belanja pegawai, belanja honorarium, serta belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas layanan.

"Jadi tidak tepat kalau dikatakan PMK 212 menghambat. Justru mendorong penajaman dan peningkatan belanja infrastruktur di daerah," tutur Yustinus.

Alih-alih mengganggu anggaran infrastruktur, Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Luky Alfirman menyebutkan, PMK 212 Tahun 2022 dapat membangtu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.

"PMK ini membantu Pemda untuk menggunakan anggaran secara lebih baik untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menilai PMK 212 Tahun 2022 menjadi penyebab anggaran perbaikan jalan di daerahnya berkurang.

Ia mengatakan, pada tahun ini pihaknya sempat menganggarkan dana hampir mencapai Rp 200 miliar untuk perbaikan jalan dalam APBD Lampung Tengah.

"Memang (pada) 2023, mungkin bukan hanya Lampung Tengah, tapi hampur semua daerah kami mengalami kendala, karena terus terang saja 2023 Kabupaten Lampung Tengah kemarin sempat hampir menganggarkan Rp 200 miliar untuk perbaikan infrastruktur," ujar dia.

Namun sebut dia, dengan adanya PMK 212 Tahun 2022 terkait DAU, pemerintah daerah memangkas anggaran infrastruktur perbaikan jalan hanya menjadi Rp 40 miliar.

Menurut dia, pemangkasan itu dilakukan sebab PMK 212 Tahun 2022 merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengutamakan alokasi DAU ke bidang pendidikan dan kesehatan.

"Karena munculnya PMK 212 sehingga (anggaran) tersisa sekitar Rp 40 miliar. Karena disarankan oleh menteri keuangan untuk mengalihkan fokus di bidang pendidikan dan kesehatan," tutur Musa.