Bappenas Prediksi di 2045 RI Bakal jadi Negara dengan Penduduk Terbanyak ke-6 di Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-6 di dunia pada tahun 2045.

Posisi itu turun dari saat ini Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, setelah Amerika Serikat, India, dan China.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, bergesernya posisi Indonesia tersebut sejalan dengan total fertility rate yang terus menurun.

Adapun total fertility rate adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 total fertility rate Indonesia sebesar 2,41 persen di 2010 dan menjadi sebesar 2,18 persen di 2020. Angka total fertility rate tersebut diperkirakan terus menurun.

"Sehingga kalau ini kita biarkan saja, hitungan Bappenas, Indonesia akan menjadi negara ke-6 dari sisi populasi pada 2045," ujarnya dalam diskusi mengenai Visi Indonesia Emas 2045 di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Ia menuturkan, jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah, namun pertumbuhannya mulai melambat di 2030, seiring dengan total fertility rate yang terus menurun.

Bappenas memproyeksi, pada 2025 jumlah penduduk Indonesia akan sebesar 284,44 juta jiwa, lalu menjadi 297,43 juta jiwa di 2030, menjadi 308,37 juta jiwa di 2035, menjadi 317,23 di 2040, dan menjadi 324,05 juta jiwa di 2045.

Namun total fertility rate Indonesia akan turun menjadi sebesar 1,08 persen di 2025, lalu menjadi 0,90 persen di 2030, menjadi 0,72 persen di 2035, menjadi 0,57 persen di 2040, dan menjadi sebesar 0,43 persen di 2045.

"Jadi jumlah penduduk kita akan digeser oleh Nigeria dan Pakistan yang memang di sana fertility rate-nya masih tinggi, kalau AS (Amerika Serikat) itu masih bisa di atas karena mereka bisa mem-balance-nya," jelas Suharso.

Di sisi lain, Indonesia juga mengalami kenaikan tingkat harapan hidup, dan diperkirakan bonus demografi yang sudah dinikmati Indonesia sejak awal abad ke-21 akan berakhir pada 2037 atau 2038 mendatang.

Berakhirnya masa bonus demografi akan membuat jumlah penduduk Indonesia mayoritas berusia tua atau tidak lagi produktif. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Maka yang kita khawatirkan adalah, kalau istilah anak muda sekarang, tua sebelum kaya. Kalau tua sebelum kaya, akan menjadi beban untuk kita semua," kata dia.

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan bonus demografi yang saat ini masih dinikmati Indonesia. Lantaran, penduduk usia produktif berperan penting sebagai pelaku utama pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Maka kami menggunakan kata transformasi bukan reformasi, karena misinya negara menjadi menjadi maju dan berkelanjutan," pungkas Suharso.

Bappenas pun mencatat, setidaknya ada 5 kebijakan yang perlu diterapkan pemerintah untuk melakukan transformasi guna mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi.

Pertama, pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kedua, pemerintah perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat tertutupi.

Ketiga, pemerintah perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang. Keempat, pemerintah perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata.

Serta kelima, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan di desa dan kota.