Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pertanyakan Penyaluran Bansos Pangan, DPR: Di Beberapa Daerah Dijadikan Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mempertanyakan penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan didistribusikan oleh Perum Bulog.

Hal ini dimulai ketika Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memaparkan realisasi penyaluran bansos baik untuk beras dan telur.

"Salah satu penyaluran CPP yang dihimbau sesuai Presiden, kami telah menyalurkan bantuan untuk 21,35 juta KPM serta bantuan penanganan stunting dan daging ayan ke 1,4 juta keluarga stunting dan ini juga merupakan upaya stabilitasi hulu ke hilir," papar Arief pada saat RDP bersama dengan DPR RI, Bapanas dan Perum Bulog di Senayan, Senin (5/6/2023).

Kemudian Ketua Komisi IV DPR RI Sudin pun langsung menimpali pemaparan Bapanas. Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima di beberapa daerah, penyaluran bansos pangan ditunggangi dengan kepentingan politik.

Oleh sebab itu dia meminta Bapanas dan Perum Bulog menjelaskan ihwal penyaluran bansos tersebut.

"Jelaskan penyaluran beras soalnya dibeberapa tempat ini dijadikan komoditi untuk kepentingan politik. Ini harus jelas. Jangan sampai seperti itu. Terus pembagian telur juga harus jelas mekanismenya gimana bisa bekerjasama dengan BKKBN karena BKKBN pun membagikan telur juga untuk pencegahan stunting," ungkap Sudin.

Arief pun langsung memberi penjelasan. Dia membeberkan, penyaluran bansos pangan untuk beras dilakukan melalui data Kementerian Sosial (Kemensos) dan telur berdasarkan data dari BKKBN.

Penyalurannya pun, kata Arief, disalurkan oleh Perum Bulog sesuai dengan alamat masing-masing penerima.

"Jadi Bulog ditugaskan by name by address sudah ada sesuai dengan BKKBN untuk telur dan beras data Kemensos," kata Arief.

Kemudian Sudin kembali mempertanyakan ihwal alur pengambilannya apakah diambil langsung ke titik yang ditentukan oleh Perum Bulog atau diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima.

"Kombinasi dan sesuai dengan alamat. NIK tetap jadi dasar, PT Pos sebagai penyalur (ditugaskan Bulog) melihat pergerakan stok mulai dari Bulog, titik distribusi sampai penerima," jelas Arief langsung.

Pun dengan Direktur Perum Bulog yang memberikan penjalasan. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, distribusi bansos dilakukan secara kombinasi yakni melalui titik-titik terdekat yang ditentukan oleh PT Pos dan diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima.

"Jadi itu kombinasi ada yang langsung datang ke rumahnya, ada yg di pool tempat kediaman tapi tetap sesuai NIK by name by addres," jelas Buwas.

https://money.kompas.com/read/2023/06/05/161000726/pertanyakan-penyaluran-bansos-pangan-dpr--di-beberapa-daerah-dijadikan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke