Bonus Demografi Indonesia 2045

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI memberi info bahwa pada satu tahu lalu, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 275 juta jiwa.

Hal yang menggembirakan adalah bahwa hampir 70 persen penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif, antara 15 hingga 64 tahun. Sisanya 30 persen masuk dalam usiang tidak atau belum produktif. Rinciannya hampir 25 persen penduduk usia sampai dengan 14 tahun dan 6 persen merupakan kelompok usia diatas 65 tahun.

Dengan demikian disimpulkan, dependency ratio atau rasio ketergantungan/beban ketergantungan sebesar 44 persen. Hasil tersebut merupakakan rasio antara jumlah penduduk belum/tidak produktif dengan penduduk produktif.

Artinya, setiap 100 jiwa atau penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 penduduk usia non-produktif. Rasio ketergantungan di bawah 50 persen akan berlangsung selama 15 tahun.

Sering kali hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia memasuki era “bonus demografi”, yakni penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak atau belum produktif.

Dalam kaitannya dengan visi 2045, jika bonus demografi itu dikelola dengan profesional, kondisi itu akan menjadi modal bagi visi Indonesia untuk menuju seratus tahun merdeka pada 2045. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban bagi negara, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun keuangan negara.

Aging Population

Pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 2000-2010 melambat menjadi sebesar 1,5 persen. Dengan kecenderungan tersebut jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 320 juta jiwa pada 2045. Persentase penduduk usia lanjut atau lansia terus meningkat dari 7,5 menjadi hampir 10 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai memasuki struktur “penduduk yang menua” (aging population). Sensus Penduduk 2020 menunjukkan usia produktif mencapai sekitar 70 persen, sehingga Indonesia memasuki masa bonus demografi.

Artinya usia produktif lebih tinggi dari usia non produktif, sedangkan bonus demografi akan berakhir tahun 2040.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan berbagai kebijakan, agar kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dapat mendukung dan berperan dalam pembangunan nasional. Aspek kompetensi SDM dapat dilakukan dengan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan, salah satunya dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang efisien, efektif dan sederhana.

Usia produktif penduduk Indonesia merupakan potensi bonus demografi. Meskipun demikian kita juga dihadapkan pada tantangan untuk memanfaatkan agar bisa memberikan tambahan atau bonus bagi pembangunan nasional.

“Pengukuran kualitas penduduk mengacu pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan/ekonomi”.

Pendidikan SDM merupakan komponen pertama dan utama. Pendidikan akan dapat mengubah cara dan olah pikir pendidik menjadi lebih baik, modern, dan maju. Dia terfokus untuk memajukan generasi muda melalui meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudahan dalam akses pendidikan, infrastruktur pendidikan yang lengkap dan tenaga pendidik yang amanah, berkualitas akan mewujudkan masyarakat yang modern.

Selanjutnya, penyediaan layanan kesehatan sebagai investasi jangka panjang, setiap manusia membutuhkan kesehatan. Sebagai layanan publik, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan berbagai kebijakan seperti jaminan kesehatan nasional, akses kesehatan, cakupan tenaga medis, fasilitas kesehatan terjangkau untuk meningkatkan usia harapan hidup manusia.

Pada sisi lain, penyediaan lapangan pekerjaan memegang peranan yang sangat penting, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Pemerintah dan swasta harus memfasilitasi lapangan kerja bagi masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki daya saing, terampil dan berkemampuan untuk lebih kreatif menciptakan lapangan kerja.

Masyarakat consuming class ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumen domestik. Tetapi akan menjadi negatif apabila tidak dibarengi dengan kemampuan untuk menghasilkan dan berinvestasi sendiri.

Kualitas SDM merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional. Untuk itu peningkatan kualitas SDM harus diawali dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yakni sandang, pangan, dan papan.

Ukuran SDM berkualitas adalah akses pada fasilitas kesehatan jiwa dan raga serta pendidikan terapan yang inovatif dan produktif. Saat ini Indonesia masih jauh dari ukuran tersebut.