Menteri PUPR: Kantor Presiden dan 4 Kantor Kemenko di IKN Selesai Juli 2024

Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun 2024 yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Kantor presiden, empat kantor kemenko, beberapa kementerian seperti Mensesneg juga akan selesai tahun 2024, termasuk lapangan untuk upacara, mudah-mudahan Juli sudah selesai," ucap dia.

Sementara untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri sebanyak 47 tower (menara) akan dimulai pembangunan konstruksinya pada September 2023.

"Kita rencanakan Juli (2024) 12 tower akan selesai dan furnish sehingga bisa segera ditempati secara bertahap oleh ASN yang ditugaskan di IKN," lanjut Basuki.

Sedangkan untuk infrastruktur jalannya, sambung Basuki, sebagian sudah ada yang dikerjakan sekitar 30 persen. Akses jalan dari Balikpapan menuju IKN ditargetkan selesai pada 2024.

"Progresnya, sekarang ini secara umum ada yang baru mulai dan sudah jalan, sekitar 30 persen mestinya. Jalan tol yang untuk mempersingkat perjalanan dari Balikpapan ke IKN sudah akan selesai sebagian di 2024," ujarnya.

Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 triliun untuk pembangunan IKN pada 2024.

"(Anggaran IKN Kementerian PUPR) Rp 35,672 triliun, yang Rp 5 triliun buat Kementerian Perhubungan. Total Rp 40 triliun, yang kami (PUPR) Rp 35,672 triliun yang lainnya lari ke (Kementerian) Perhubungan untuk Bandara VVIP," jelas Basuki.

Sebagai informasi,  ASN kementerian yang akan pindah pertama ke IKN adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"ASN salah satu yang pertama (pindah ke IKN) dari Kantor Menko (Perekonomian) kami sudah persiapkan sama Kemenpan-RB. Jadi kami akan ngopi bersama," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan terdapat 16.000 pegawai pemerintahan yang dipersiapkan untuk pindah ke IKN. Pegawai itu terdiri dari 11.000 ASN, dan 6.000 anggota TNI serta Polri.