Pemerintah Terbitkan "Positive List" Barang Impor, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan daftar yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online alias positive list meski diperdagangkan dengan harga di bawah 100 dollar AS.

Dalam daftar tersebut ada empat kategori yang diperbolehkan untuk diimpor yaitu buku, film, musik, dan software.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengetatan Arus Masuk Barang Impor dan Pembahasan Tata Niaga Impor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (31/10/2023).

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US$ 100,” tulis Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam akun media sosial instagram @tetenmasduki_ dikutip Rabu (1/11/2023).

Menurut Teten, pengecualian ini tetap sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencegah banjir produk impor dan melindungi produk lokal sesuai dengan Permendag 31/2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Teten menegaskan, barang yang berada di luar positive list tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah 100 dollar AS per unit melalui cross border e-commerce.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 September 2023.

Aturan ini diluncurkan untuk menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat.

“Permendag ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga bertujuan untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen,” ujar Mendag Zulhas saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/9/2023).