Soal Pemisahan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu, Anies: Harus Ada Transisi...

Menurut dia, perlu dibentuk Badan Penerimaan Negara yang menyatukan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Nantinya, badan ini akan langsung berada di bawah pengawasan Presiden.

"Kami lihat di level negara perlu ada realisasi Badan Penerimaan Negara. ini menjadi satu sendiri yang nantinya melakukan integrasi koordinasi dalam semua yang terkait dengan penerimaan negara sehingga menjadi satu," ujar Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Ia menuturkan, badan yang berfokus pada penerimaan negara tersebut berperan penting dalam menghadapi potensi krisis ekonomi. Badan ini juga berperan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kendati begitu, Anies mengakui, implementasi pembentukan Badan Penerimaan Negara tidak dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Ia mengatakan, pembentukan lembaga baru tentu membutuhkan waktu sebab akan terjadi perubahan yang besar.

Maka dari itu, pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu dilakukan dengan kesiapan yang matang sehingga transisinya pun berjalan dengan mulus.

"Tapi saya ingin meningkatkan yang namanya pembuatan new institution tidak bisa seperti Proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau tempo sesingkat-singkatnya, kacau balau nantinya. Harus ada transisi yang smooth," papar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menambahkan, dalam upaya menekan defisit anggaran negara, maka perlu dilakukan harmonisasi antara peran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kemudian perlu dilakukan pemetaan terhadap objek-objek pajak yang bisa menjadi penerimaan bagi negara. Selain itu, mendorong industrialisasi sehingga berdampak pada penerimaan negara.

"Dalam konteks penerimaan negara, maka dorong industrialisasi, karena itu jadi krusial," kata dia.

Anies juga tak ingin adanya duplikasi program antara kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Serta dirinya ingin mendorong pemberian subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

"Namanya duplikasi program itu multiple, selama itu ada, repot. Lalu ketidaktepatan sasaran subsidi, apapun itu mulai dari listrik sampai dengan bantuan sosial," pungkasnya.