Jokowi Berencana Perpanjang Izin Freeport sampai 2061

KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah tahun 2041 mendatang.

Namun meski izin tambang untuk Freeport baru berakhir 18 tahun lagi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), memutuskan untuk segera membahas soal perpanjangan izinnya sekarang.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa setelah kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat (AS), salah satu hal krusial yang dibahas adalah perihal perpanjangan kontrak pertambangan Freeport Indonesia di Papua yang akan berakhir tahun 2041.

Arifin mengatakan IUPK PTFI bisa diperpanjang hingga tahun 2061 mendatang lantaran cadangan sumber daya mineral yang terhitung masih ada dan bisa terus dimanfaatkan.

"Freeport ya itu 2061 nanti, karena kan dia sudah sekian puluh tahun ada dalam persyaratannya kan ada cadangan masa kita mau putus, cari lagi," ujar Arifin di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (18/11/2023).

Arifin juga mengatakan bahwa kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Namun, kata dia, untuk masalah teknis seperti pengeboran tetap dilakukan oleh PTFI.

"Dipegang mayoritas Indonesia, operator ship-nya MIND ID tetapi kan manajemen, kalau untuk perihal teknik pertambangan, apa segala macam tetap saja kita perlu yang jago ngebor dalam," ujar Arifin.

Oleh karena itu, ucap dia, PTFI saat ini juga fokus dalam pertambangan bawah tanah.

"Sekarang fokus di-underground tetapi juga banyak di bawah-bawah itu," tuturnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di sela lawatan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Presiden Jokowi kepada Richard Adkerson, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Freeport dikecualikan dari larangan ekspor konsentrat

Selain perpanjangan izin sampai 2061, Freeport Indonesia juga mendapatkan perlakuan istimewa dengan diperbolehkan mengekspor konsentrat, meski sejatinya hal itu melanggar Undang-undang.

Diketahui, Freeport Indonesia telah kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga setelah sebelumnya sempat terhenti lantaran izin ekspor tak kunjung terbit.

Hal itu sejalan dengan relaksasi yang diberikan Presiden Jokowi. Kepala negara memberikan relaksasi untuk PTFI melakukan ekspor tembaga hingga pertengahan 2024.

Relaksasi itu mengizinkan Freeport melakukan ekspor konsentrat berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yang diundangkan pada 9 Juni 2023.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, perusahaan diberikan kesempatan menjual tembaga ke luar negeri hingga 31 Mei 2024.

Sebenarnya, larangan ekspor konsentrat dan mineral tambang lainnya yang belum diolah di dalam negeri tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Seperti diketahui, Pasal 103 UU 3/2020 mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi mineral untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral hasil penambangan di dalam negeri.

Artinya, semua perusahaan tambang pemegang IUP dan IUPK, termasuk Freeport, seharusnya dilarang untuk melakukan ekspor mineral tambang dalam bentuk konsentrat.

Sementara itu mengutip Kontan, Reuters melaporkan dalam dokumen pengajuan di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, perusahaan menyebutkan Freeport Indonesia diberikan izin ekspor pada 24 Juli 2023 untuk mengekspor 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga.

Freeport dikecualikan dari larangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia pada Juni lalu melarang ekspor mineral mentah untuk menarik investasi industri pemrosesan logam di dalam negeri.

Namun, pemerintah mengizinkan beberapa perusahaan termasuk Freeport untuk mengekspor mineral mentah hingga pertengahan tahun 2024, sembari mereka menyelesaikan pembangunan smelternya.

Namun, dalam pengajuan di SEC tersebut, Freeport Indonesia menentang pengenaan bea ekspor baru yang diberlakukan pemerintah Indonesia atas ekspor yang dilakukan perusahaan.

Dokumen itu menyebutkan bahwa di bawah izin penambangan khusus Freeport Indonesia 2018, tidak ada bea yang diperlukan setelah smelternya setidaknya setengah selesai.