"Pede" Defisit APBN di Bawah 2,3 Persen, Kemenkeu: Terlihat Semakin Nyata...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dapat terjaga di bawah 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Optimisme ini diusung dengan melihat perkembangan pendapatan dan belanja negara hingga Oktober 2023.

Sebagai informasi, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 700 miliar, atau setara 0,003 persen dari PDB pada Oktober 2023 lalu. Ini menjadi kali pertama APBN mencatatkan defisit pada tahun 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, saat ini kondisi perekonomian global masih dihadapi oleh volatilitas yang sangat tinggi, sehingga berdampak terhadap perekonomian domestik.

Dampak dari volatilitas juga dirasakan oleh kas negara, seperti penerimaan perpajakan yang terkait dengan komoditas atau aktivitas ekspor impor.

Akan tetapi, Febrio menekankan, dalam perumusan APBN, Kemenkeu sudah memperhitungkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan demikian, realisasi pendapatan dan belanja hingga Oktober ini sudah sesuai dengan pagu yang dicanangkan pemerintah.

"APBN kita bersifat forward looking sehingga antisipatif," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Oleh karenanya, Kemenkeu "pede", defisit APBN akibat realisasi belanja yang lebih tinggi dari pendapatan negara akan terjaga di bawah 2,3 persen. Menurut Febrio, hal itu semakin terlihat nyata dengan perkembangan APBN hingga bulan ke-10 2023.

"Dengan dinamika sekarang, peluang defisit kita lebih rendah 2,3 persen memang terlihat semakin nyata. Sehingga ini menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai shock absorber," tuturnya.

Optimisme pemerintah terhadap kinerja kas negara juga terefleksikan dari adanya penyesuaian postur APBN 2023. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pagu APBN tahun ini.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mengerek target penerimaan perpajakan sebesar 4,58 persen menjadi Rp 2.118,34 triliun. Kemudian, pemerintah juga memangkas target pembiayaan anggaran sebesar 39,50 persen menjadi Rp 421,21 triliun.

"Di perkembangan sisi penerimaan APBN kita pun ini realtif lebih baik dibandingkan APBN yang kita sudah siapkan," ucap Febrio.