Perubahan Iklim Ancaman Nyata, Stafsus Presiden Usul Ada Kementerian Ekologi di Pemerintahan Berikutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono mengatakan, ancaman pemanasan global dan perubahan iklim semakin nyata di masa mendatang.

Untuk itu ia menginginkan di periode kepemimpinan baru, ada kementerian khusus yang fokus pada inovasi menangani dampak perubahan iklim.

“Harus ada leading sector, siapa yang paling pas? Kita butuh kementerian baru yang bernama Kementerian Ekologi Republik Indonesia siapa pun Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya,” ujar Diaz dalam peluncuran buku Dangerous Humans: Towards Zero eMissions?” di Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023).

Dalam bukunya, dia mengungkapkan bahwa selama perjalanan dua tahun kebelakang, inovasi, baik teknologi dan produk ramah lingkungan terus digaungkan. Sehingga penting adanya kementerian teknis yang menaungi hal tersebut.

“Pemerintah memiliki target penurunan emisi, tetapi tidak dapat kerja sendiri. Perlu aktor-aktor di berbagai sektor memiliki inovasi, baik teknologi dan produk ramah lingkungan. Untuk itu, harus ada kementerian teknis yang menaungi mereka semua,” tutur Diaz.

Diaz menekankan, Kementerian Ekologi ini tentu tidak memiliki pandangan yang berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena, Kementerian Ekologi yang diharapkannya adalah kementerian yang hanya fokus pada ancaman perubahan iklim yang kian nyata di bumi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pembangunan rumah yang rendah emisi, diharapkan dapat mendorong pendukung pemerintah dalam menangani dampak perubahan iklim.

“Saya mendengarkan rekomendasi yang pertama, yaitu untuk membangun rumah yang rendah emisi. Mudah-mudahan ke depannya buku ini bisa menjadi referensi Kementerian PUPR untuk mengembangkan konstruksi yang rendah emisi,” tegas Basuki.