Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Hal tersebut sampaikan dalam acara Dialog Capres Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang diselenggarakan Senin (11/12/2023).

Anies menjelaskan, pendirian BUMN semata-mata tidak dilakukan untuk menambah pendapatan negara melalui dividen. BUMN justru diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta untuk dapat mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia.

"Kami berpandangan, BUMN tidak boleh justru yang mematikan swasta. Dengan BUMN, justru harusnya memberi ruang bagi swasta," kata dia.

Ia menambahkan dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki dua tangan yakni dari sisi korporasi dan birokrasi. Korporasi bertujuan untuk menangani hal-hal yang membutuhkan kelenturan, kekuasaan , dan kemudahan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Di sisi lain, fungsi birokrasi bertujuan untuk menjalankan hal-hal yang orientasinya pada aturan atau regulasi. Dua hal tersebut berorientasi pada pembangunan Indonesia.

Menurut Anies, hal tersebut tidak diciptakan untuk semata-mata meningkatkan pendapatan pemerintah, atau membuat pemerintah jadi ikut bermain di pasar.

"Ini jadi conflict of interest, di satu sisi tangan kanan jadi regulator, tangan kiri jadi market player," imbuh dia.

Dengan menyadari perannya, BUMN akan memungkinkan pihak swasta terlibat lebih besar dalam pembangunan Indonesia.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut mengungkapkan, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia masih berada di bawah 10 persen.

Dari data tersebut, harmonisasi antara pemerintah dan swastas juga turut disoroti untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi tidak semua bertumpu pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagian dari pembangunan kita ini bisa diselesaikan oleh swasta. Ruang itu harus dibuka," tutup dia.

Sebelumnya, Anies juga sempat menjelaskan, BUMN yang fokus mencari profit justru akan berpotensi menimbulkan konflk kepentingan (conflict of interest).