JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 6 persen, dibutuhkan dukungan dari pertumbuhan penyaluran kredit hingga 20 persen.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengungkapkan, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan kredit baru berkisar 9 persen.
"Atau hanya separuh dari pertumbuhan yang kita perlukan," kata dia dalam diskusi publik INDEF, Kamis (21/12/2023).
Eko menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang menyentuh 6 persen dalam membuat Indonesia lepas dari jebakan negara dengan pendapatan menengah atau middle-income trap.
Eko menyoroti kurangnya likuiditas untuk dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai target yang dikejar.
"Laju kredit tidak cukup untuk menopang cita-cita pada calon presiden (capres) ini," imbuh dia.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan alasan pertumbuhan ekonomi Indonesia seolah-olah mentok di angka 5 persen.
Investasi yang ditunjukkan dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) disebut mahal. Biaya logistik dan birokrasi juga termasuk dalam indikator yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Termasuk birokrasinya yang juga belum bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," imbuh dia.
"Baik dalam level pencarian dana dalam hal ini untuk mendorong likuiditas untuk lebih akseleratif mendanai sektor riil atau sektor yang baik," terang dia.
Ketika pertumbuhan penyaluran kredit tidak capai 20 persen, Eko memproyeksikan akan sulit untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen atau lebih.
"Kalau mau dapat (pertumbuhan ekonomi) 6 persen ya laju kredit harus dua kali lipat dari kondisi hari ini, singkatnya begitu," tutup dia.
Sebagai informasi, debat cawapres akan diikuti oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, serta nomor urut 3 Mahfud MD.
Debat cawapres rencananya akan berlangsung pada 22 Desember di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan pada pukul 19.00 WIB.
Debat cawapres ini mengusung tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
https://money.kompas.com/read/2023/12/21/215759026/ekonom-penyaluran-kredit-harus-naik-20-persen-agar-pertumbuhan-ekonomi-6