Menperin Bakal Keluarkan Aturan Standarisasi Baterai Motor Listrik

Menurut dia, standarisasi baterai motor listrik penting dilakukan agar terjadi keseragaman di seluruh Indonesia sehingga pengendara motor listrik memiliki kepercayaan untuk melakukan pengisian daya di berbagai Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di Tanah Air.

"Yang saya inginkan, visi saya itu, di semua SPKL yang ada di republik, yang ada di Indonesia, itu menyediakan satu standar baterai yang sama. Sehingga pengendara motor listrik dari Aceh, dia bisa dengan nyaman berkendara listriknya sampai ke Papua, karena apa? Karena dia nyakin bahwa semua SPKL yang ada di dalam perjalanannya itu menyediakan standar yang sama, tidak hanya untuk satu merk tertentu," ujarnya saat jumpa pers akhir tahun di Bali, Kamis (28/12/2023).

"Mudah-mudah nih di awal-awal tahun depan, Januari, akan ada sebuah terobosan besar mengenai standarisasi baterai untuk motor listrik," sambungnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, untuk menggodok aturan itu, pihaknya melalui Direktorat Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga bersama PT PLN.

"Ilmate terus-menerus melakukan pembicaraan, diskusi, dialog dengan berbagai pihak, khususnya di sini adalah dengan industri penghasil motor listrik itu sendiri, dan industri penghasil baterai itu sendiri, dan juga kita bicara dengan PLN," ucap Agus.

Menperin Agus menambahkan, standarisasi baterai motor listrik harus dilihat berdasarkan kebutuhan para pengguna, bukan dari hasil keputusan sebuah organisasi di tingkat atas. "Saya ingin proses standarisasi baterai ini bottom up, bukan top down," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Wilson Teoh mengatakan, saat ini terjadi dilema di kalangan industri motor listrik mengenai standarisasi baterai motor listrik.

Kendala pertama adalah belum ada negara di dunia yang berhasil melakukan standarisasi baterai dan bisa berjalan. Hal itu menimbulkan keraguan apakah Indonesia mampu melakukan hal tersebut.

Kedua, apabila standarisasi baterai terjadi di fase awal pengembangan kendaraan listrik, maka bisa merusak inovasi. “Jadinya kita terlalu dibatasi dengan seluruh ketentuan yang sudah dilakukan,” ujar Wilson di Jakarta (13/9/2023).