Jelang Debat Cawapres, Evaluasi Kebijakan Hilirisasi Perlu Dibahas

Hal ini seiring dengan akan diselenggarakannya debat cawapres kedua pada hari ini Minggu (21/1/2024) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tema debat kali ini, salah satunya terkait sumber daya dalam dan energi.

Menurut Fahmi, kebijakan hilirisasi yang saat ini dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum sepenuhnya berjalan maksimal. Lantaran, produk turunan dari program hilirisasi baru sampai tingkat pertama atau kedua.

Saat ini, salah satu komoditas yang sudah dijalankan kebijakan hilirisasi adalah nikel. Larangan ekspor bijih nikel dan pengolahan di dalam negeri dilakukan sejak 2020.

"Hilirisasi yang sudah dimulai oleh Jokowi yaitu dengan pelarangan ekspor bijih nikel, itu juga tidak cukup. Jadi selama ini hilirsasi itu baru sampai tahap produk turunan pada tingkat pertama, maksimal tingkat kedua," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Minggu (21/1/2024).

Padahal, kata dia, salah satu tujuan dari kebijakan hilirisasi adalah membangun ekosistem industri. Tapi menurut Fahmy, saat ini belum ada produk turunan yang mencapai tingkat akhir, misalnya baterai untuk kendaraan listrik.

Selain itu, program hilirisasi yang saat ini berjalan juga dinilai masih masih dominan menguntungkan negara lain, terutama China. Sebab, perusahaan smelter di Indonesia sebagian besar dari China sehingga penjualan produk hilirisasi nikel dibawa ke Negeri Tirai Bambu.

"Hilirisasi itu bukan (sepenuhnya menguntungkan) Indonesia tapi pada investor dari China, karena kan didominasi pemilik smelter China," kata dia.

Sebab perusahaan smelter rata-rata berasal dari China, maka tenaga kerjanya pun didatangkan dari negara tersebut. Kondisi ini juga dinilai Fahmy menunjukkan bahwa China lebih banyak diuntungkan saat ini.

Maka dari itu, dia menilai kebijakan hilirisasi perlu dievaluasi dan disempurkan kembali oleh presiden-wakil presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

"Karena penikmat terbesar dari nilai tambah hilirisasi itu lebih banyak dari China, bahkan China membawa tenaga kerjanya, ini (kebijakan) yang harus dikoreksi," pungkasnya.