Selesaikan Masalah Tanah Adat, Mahfud MD Janji Tertibkan Birokrasi dan Aparat Hukum

Mahfud mengungkapkan berdasarkan rekapitulasi Kemenko Polhukam tahun 2024, dari 10.000 pengaduan yang masuk, sebanyak 2.587 pengaduan di antaranya merupakan kasus tanah adat.

Banyaknya kasus tanah adat ini menurutnya disebabkan oleh aturan yang sudah ada tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Oleh karenanya, untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat perlu dilakukan penertiban birokrasi pemerintah sekaligus menertibkan aparat penegak hukum.

"Jadi ini memang masalah besar di negeri ini, ada orang yang mengatakan ada aturannya kan sudah ada tinggal dilaksanakan ndak semudah itu justru Ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan, akalnya banyak sekali," ujarnya dalam acara Debat Cawapres di Senayan JCC, Minggu (21/1/2024).

"Kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif, nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu," ucapnya.

Dia mencontohkan ketidaktaatan aparat penegak hukum ini seperti yang terjadi pada izin tambang.

Ketika Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun pencabutan izin ini tidak dilaksanakan hingga 1,5 tahun lamanya. Ketika ditelusuri, ditemukan aparat penegak hukum yang berwenang telah dipindahtugaskan.

"Ketika kita ngirim orang ke sana petugasnya tiba-tiba dipindah, yang baru ditanya kami tidak tahu. Padahal itu sudah terjadi eksplorasi, eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya," ungkapnya.

Sebagai informasi, debat Cawapres kedua atau debat keempat rangkaian debat capres-cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini mengambil tempat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta pada 21 Januari 2024 mulai pukul 19.00 WIB.

Debat cawapres kali ini bertema energi, Sumber Daya alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebagai tambahan informasi, paslon nomor urut 03 Mahfud-Ganjar pada Pilpres 2024 memiliki visi misi sebagai berikut:

1. Akselerasi 11 potensi maritim
2. Desa Mandiri Energi. Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis EBT untuk emmasok energinya sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.
3. Lahan subur untuk petani. Menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan.
4. Reformasi agraria tuntas. Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat dan murah.
5. masyarakat hukum adat sejahtera. Pengakuan masyarakat atas hak ulayat, tanah dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat.