Misi Penyelamatan Bank Muamalat di Balik Upaya Merger dengan BTN Syariah

Kabar akuisisi tersebut juga telah mendapatkan restu dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengamat perbankan Centre for Banking Crisis Ahmad Deni Daruri menilai, di balik rencana akuisisi tersebut, ada misi penyelamatan Bank Muamalat yang dinilai sangat penting keberadaannya sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia.

Menurut pria yang karib disapa Deni itu, rencana BTN untuk mengakuisisi Bank Muamalat patut diapresiasi. Pasalnya bank syariah tertua di Indonesia itu membutuhkan injeksi modal agar bisa lebih ekspansif dan keluar dari persoalan masa lalu.

“Bank Muamalat memang sudah lebih sehat ketimbang 2 tahun lalu, tapi sehat saja tidak cukup. Bank mesti bertumbuh dan modalnya terus ditingkatkan agar bisa menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal lagi,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (25/1/2024).

Saat ini, rasio pembiayaan terhadap pendanaan Bank Muamalat atau finance to deposit (FDR) ratio hanya sebesar 45 persen, atau jauh di bawah batas ideal. Sementara rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 28,67 persen pada akhir September 2023.

"Ketika manajemen Bank Muamalat ingin ekspansi untuk menggenjot FDR ke batas ideal, maka CAR bisa tergerus," imbuh dia.

Pasalnya, setiap penyaluran pembiayaan atau ekspansi bisnis lainnya akan membentuk aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dengan kata lain, bank harus menambah permodalan, menyesuaikan profil risiko dan kebutuhan ekspansi.

“Bank selalu membutuhkan suntikan modal tambahan. Pada titik ini, BPKH tidak bisa terus menerus membenamkan dana haji sebagai tambahan modal. Terlalu berisiko karena dana umat wajib diinvestasikan di instrumen yang aman,” terang Deni.

Dengan demikian, Bank Muamalat dan UUS BTN bila kelak bergabung akan menjadi bank syariah dengan aset terbesar kedua setelah BSI.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pembicaraan terkait proses akuisisi Bank Muamalat oleh Bank Tabungan Negara (BTN) masih berjalan.

Akuisisi ini disebut sebagai bagian dari pemisahan atau spin off unit usaha syariah milik BTN.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sendiri mengaku, proses akuisisi tersebut belum dikomunikasikan ke pihak regulator.

"Belum (dikomunikasikan), jadi masih dalam tahap pembicaraan antar mereka tentu saja," kata dia.