Kenaikan Jumlah Uang Beredar dan Penyaluran Kredit di Tahun Politik

Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) di Desember 2023 mencapai Rp 8.824,7 triliun atau tumbuh 3,5 persen (year on year), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya, yaitu November 2023 (year on year) sebesar 3,3 persen.

Pertumbuhan uang dalam arti sempit (M1) yang merupakan salah satu komponen uang dalam arti luas (M2) di Desember 2023 (year on year) juga tumbuh lebih tinggi, yaitu 2,1 persen dibanding November 2023 sebesar 2 persen.

Di lain pihak, pada Desember 2023, pertumbuhan kredit perbankan juga meningkat 10,3 persen (yoy), lebih tinggi dari November 2023 sebesar 9,7 persen (yoy).

Kenaikan jumlah uang beredar dan penyaluran kredit perbankan pada tahun politik memang wajar. Diduga dipacu kegiatan Pemilu serentak.

Kebutuhan uang tunai untuk pembiayaan berbagai kegiatan Pemilu khususnya untuk alat peraga kampanye (spanduk, selebaran, baliho, dan lain-lain) meningkat.

Pembiayaan kampanye disamping berasal dari dana sendiri, bisa juga berasal dari kredit, termasuk kredit di perbankan mengingat kebutuhan dananya yang cukup besar.

Besarnya dana kampanye terungkap dalam penelitian politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung untuk disertasinya “Komunikasi Politik dan Pemaknaan Anggota Legislatif Terhadap Konstituen (Studi Interpretif Pemilu 2009)."

Hasil penelitian Pramono saat itu, biaya kampanye para pesohor (artis) berkisar Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar, aktivis partai Rp 600 juta hingga Rp 1,2 miliar, sedangkan kalangan TNI/Polri/birokrasi Rp 800 juta hingga Rp 1,8 miliar.

Sementara pengusaha yang umumnya datang menjelang pencalegan menghabiskan Rp 1,8 miliar hingga Rp 6 miliar, bahkan ada yang sampai Rp 20 miliar. (Kompas.com, 1/5/2013).

Mungkin pula kenaikan penyaluran kredit perbankan selama tahun 2023 juga dipicu oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial dari 2,8 persen menjadi 4 persen mulai Oktober 2023.

Insentif likuiditas makroprudensial ini adalah salah satu instrumen kebijakan makro prudensial BI berupa keringanan Giro Wajib Minimum (GWM) dan cadangan modal (capital buffer) untuk bank-bank yang menyalurkan kredit untuk sektor-sektor prioritas.

Sektor-sektor prioritas tersebut adalah sektor yang melakukan hilirisasi sumberdaya mineral seperti minyak dan gas bumi, sektor pertanian, peternakan, perikanan, sektor perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kredit usaha rakyat (KUR) dan ultra mikro (UMi), serta ekonomi keuangan hijau.

Catatan pentingnya - perbankan mestinya sudah tahu dan melakukan- agar kenaikan penyaluran kredit perbankan di tahun politik jangan sampai sebagian besar menjadi kredit macet karena dipakai untuk kampanye seorang calon, tetapi yang bersangkutan tidak terpilih dalam Pemilu.

Jangan sampai pula penggunaan kredit tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Misalnya, pengajuannya untuk bisnis, tetapi kenyataannya untuk kampanye dan gagal terpilih.

Guna mencegah kredit macet tersebut tentunya bank perlu menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara lebih ketat.

Prinsip KYC tersebut biasanya dijabarkan dalam 5 C, yakni Character atau kepribadian calon debitur, Capacity atau kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, Collateral atau jaminan, Capital atau modal yang dimiliki, dan Condition of The Economy atau kondisi ekonomi saat kredit diajukan.