Menantang Capres: Indonesia Tanpa Pengangguran

Penduduk India sebesar 1,44 miliar jiwa, China 1,43 miliar jiwa, Amerika Serikat 341,03 juta jiwa, dan Indonesia 278,82 juta jiwa.

Indonesia sebagai negara nomor empat berpenduduk terbesar di dunia seharusnya paralel menjadi negara berekonomi terbesar, sebagaimana dialami China, Amerika Serikat, dan India.

Dari proyeksi nilai produk domestik bruto (PDB) yang dilakukan IMF pada 2023, ditemukan negara dengan penduduk terbanyak ternyata paralel dengan perekonomian negara tersebut menjadi ekonomi terkuat dan maju di dunia.

AS secara perekonomian menduduki peringkat pertama. Ekonomi China peringkat ke-2 dan India di peringkat ke-5 dunia.

Namun hal tersebut tidak berlaku pada Indonesia yang jumlah penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia, namun ekonominya berada di peringkat ke-16 dunia.

Kenyataan ini semakin miris mengingat Indonesia juga memiliki bonus demografi terbanyak. Penduduk berusia produktif di Indonesia sebesar 69,25 persen, sedangkan penduduk nonproduktif 30,75 persen.

Seharusnya ekonomi Indonesia berpotensi melesat tinggi di dunia, tapi kenyataannya tidak.

Indonesia lemah membentuk masyarakatnya menjadi produktif. Penguasa miskin terobosan, tidak piawai memanfaatkan bonus demografi yang hanya dapat sekali dalam sejarah.

Penduduk yang banyak bisa jadi bencana apabila tidak dikelola dengan benar dan serius.

Kuncinya adalah lapangan pekerjaan. Ketenagakerjaan hal yang fundamental dalan kehidupan manusia. Rata-rata penduduk dunia 90 persen menggantungkan hidupnya sebagai pekerja.

Di Indonesia, sebanyak 96,5 persen masyarakat merupakan pekerja. Hanya 3,47 persen terbentuk sebagai wirausaha.

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Urusan ketenagakerjaan menyangkut hidup matinya rakyat. Pemerintah tidak bisa mengelak, itu tanggungjawabnya.

Pemerintah Indonesia harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja. Terobosan-terobosan besar extra ordinary inilah yang ditunggu oleh publik saat debat capres-cawapres.

Bagi orang awam, isu menyangkut urusan perut lebih cepat menimbulkan kemarahan rakyat daripada isu politik dinasti, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan isu korupsi, kolusi dan nepotisme sekalipun. Pembukaan lapangan pekerjaan adalah isu utama rakyat.

Masyarakat berkualitas

Penduduk berkualitas berkaitan dengan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada 2023.

Biasanya indikator untuk mengukur daya saing SDM pada suatu negara, yaitu investasi dan pengembangan SDM dalam negeri (investment and development); kemampuan negara menarik SDM terampil dari luar negeri (appeal); dan tingkat kesiapan SDM secara umum (readiness).

Investment and development dinilai dari porsi belanja negara untuk sektor pendidikan, rasio anggaran pendidikan terhadap jumlah pelajar, rasio guru-murid, dan sebagainya.

Pada appeal dinilai dari indeks biaya hidup, survei kualitas hidup, survei motivasi pekerja, jumlah pekerja terampil dari luar negeri, dan sebagainya.

Sedangkan readiness diukur dari pertumbuhan angkatan kerja, proporsi pekerja ahli, tingkat pendidikan masyarakat, sampai kemampuan pelajar berdasarkan tes PISA (Program for International Student Assessment).

Dari tiga indikator tersebut, daya saing SDM Indonesia dari hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) pada 2023 berada di peringkat ke 47 dari 64 negara di dunia.

Daya saing SDM Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Skor berskala 0-100 poin, Indonesia memperoleh skor daya saing SDM sebesar 51,13 dari 100 poin. Singapura skornya 79,96, Malaysia 62,03, dan Thailand 54,31.

Strategi pembangunan SDM Indonesia ke depan perlu mendongkrak masyarakat produktif. Manusia unggul bukan sekadar jargon.

Pendidikan dan budaya masyarakat menjadi faktor kunci untuk terbentuknya SDM yang memiliki daya saing. Terobosan extra ordinary dari para Capres untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia sangat dibutuhkan publik.

Masyarakat sejahtera

Negara sejahtera secara komprehensif adalah mengintegrasikan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia dengan wilayah yang luas dan keberagaman suku bangsa memiliki tantangan dan peluang unik dalam mewujudkan negara sejahtera.

Dibutuhkan pendekatan holistik dan inklusif agar dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi dari keberagaman suku bangsa dan wilayahnya untuk mencapai negara sejahtera yang merata dan berkelanjutan.

Ketimpangan antardaerah, terutama Jawa dan di luar Jawa masih tinggi. Begitu juga ketimpangan antara kota dengan desa.

Perlindungan sosial, pelayanan kesehatan universal, infrastruktur, transportasi, fasilitas sosial dan rekreasi publik merupakan hal yang masih menimbulkan kecemburuan di berbagai daerah.

Negara sejahtera menyediakan sistem perlindungan sosial yang kuat untuk melindungi warganya dari risiko ekonomi dan sosial. Program tunjangan, asuransi sosial, dan bantuan untuk kelompok rentan adalah alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan.

Negara sejahtera menjamin akses universal ke layanan kesehatan berkualitas, mencakup pencegahan, perawatan, dan dukungan mental. Investasi dalam penelitian medis dan teknologi kesehatan juga berperan penting.

Negara sejahtera memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, seperti transportasi terintegrasi, akses air bersih, sanitasi, listrik dan berbagai fasilitas publik lainnya, baik di desa maupun di kota.

Sistem transportasi publik yang efisien, terintegrasi dan terjangkau untuk membantu mobilitas masyarakat secara cepat dan mudah.

Fasilitas sosial dan rekreasi untuk masyarakat berkumpul dan melepaskan kejenuhan harus tersedia gratis dan memadai. Bukan menjadi sarang pemalakan pada rakyat melalui tiket berbayar untuk masuk ke area publik. Bukan juga menjadi tempat tidak nyaman dan berkeliarnya para preman.

Untuk itu, presiden selanjutnya harus memiliki visi mewujudkan negara sejahtera. Publik ingin mengukur upaya apa yang dilakukan oleh capres kedepan agar semua warganya menikmati kesejahteraan,

Indonesia Zero pengangguran

Inti dari tema debat Capres kelima ini adalah lapangan pekerjaan. Bila masyarakat mendapat pekerjaan, maka bisa mencapai masyarakat sejahtera dan berkualitas.

"Indonesia Zero Pengangguran" merupakan pernyataan yang ditunggu oleh publik dari para Capres. Apakah langkah pemimpin kedepan menyelesaikan angka penganguran dan pelindungan pada hak pekerja?

Mungkin ada yang berpandangan "Indonesia Zero Pengangguran" hanya mimpi. Sebenarnya persoalan ini bisa diwujudkan.

Ada beberapa modal yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan Indonesia tanpa pengangguran.

Pertama, penduduk Indonesia melimpah. Penduduk yang melimpah merupakan kekayaan dari sumber daya manusia. Sejumlah negara tengah mengalami krisis penduduk.

Banyak negara mengalami "kiamat tenaga kerja" seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, negara-negara di Eropa barat, dan di kawasan Timur Tengah.

Indonesia yang memiliki tenaga kerja melimpah bisa memanfaatkan peluang lapangan pekerjaan tersebut. Setidaknya dibutuhkan 85 juta tenaga kerja di berbagai negara di dunia untuk mengisi sektor kesehatan, konstruksi, pertanian, perikanan, manufaktur dan berbagai sektor pekerjaan lainnya.

Kebutuhan lapangan pekerjaan global bisa menyerap angkatan kerja Indonesia, pencari kerja baru 3,6 juta per tahun dan angka penganguran yang mencapai 8 juta.

Kedua, penduduk produktif Indonesia adalah pekerja ulet dan multi tasking yang diminati dunia.

Meski komposisi penduduk Indonesia 65 persen tamatan SMP kebawah, tidak menutup kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Indonesia beruntung memiliki penduduk yang pekerja keras, ulet serta mudah belajar.

Masyarakat Indonesia tidak banyak meminta. Bagi mereka yang penting gajinya layak dan mendapat pengalaman menarik. Mereka siap kerja keras untuk mengubah hidupnya.

Permintaan lapangan pekerjaan global adalah orang yang mau bekerja. Bukan mencari ahli. Ini sangat cocok untuk direbut oleh pekerja Indonesia di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan serta rendahnya upah pekerja.

Mewujudkan "Indonesia Zero Pengangguran" bukan sebuah mimpi. Pemimpin kedepan harus mengubah cara pandangnya untuk menjadikan masyarakat produktif.