Kapan BLT Rp 600.000 Dicairkan? Ini Kata Menko Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan yang diberikan untuk periode Januari-Maret 2024 itu masih dalam tahap untuk bisa dicairkan.

Ia menyebutkan, saat ini pencairan BLT masih dalam tahapan penganggaran di lingkup Kementerian Sosial (Kemensos), serta koordinasi dengan PT Pos Indonesia selaku penyalur bantuan.

"Masih membutuhkan penganggaran di Kemensos dan berkontrak dengan PT Pos," ujar dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Ketika ditanya apakah BLT tersebut dapat dicairkan pada pekan depan, Airlangga justru berguyon, saat ini waktunya untuk fokus memantau perkembangan penghitungan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi kita santai-santai aja dulu," sebut Airlangga.

Meskipun demikian, Airlangga memastikan, pemerintah akan menyalurkan BLT untuk periode tiga bulan itu secara langsung, yakni dengan nominal sebesar Rp 600.000.

Sebagai informasi, pada pengujung Januari lalu, pemerintah telah menyepakati untuk kembali memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang tergolong keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam konferensi pers, Airlangga mengatakan, bantuan itu bertajuk BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan pemerintah pada tahun lalu.

Namun, yang menjadi berbeda, dalam BLT Mitigasi Risiko pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode tiga bulan, Januari-Maret 2024, dengan besaran Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp 600.000.

"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan, itu akan dievalusasi tiga bulan lagi," ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Meskipun periode pelaksanaannya dimulai pada Januari, Airlangga menyebutkan, BLT itu rencananya baru disalurkan pada Februari 2024.

"Tiga bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari," katanya.

Adapun target penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sama dengan BLT El Nino, yakni sebanyak 18,8 juta KPM, yang datanya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).