Di Swiss, Pemerintah Indonesia Paparkan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Adaptif di Era Digitalisasi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, Indonesia memberikan peluang untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Dia mengatakan itu saat menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss, Senin (11/3/2024). 

Anwar menjelaskan, digitalisasi telah merevolusi pasar tenaga kerja, mengubah organisasi kerja, struktur pekerjaan, dan sifat pekerjaan itu sendiri. 

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kebijakan adaptif di era digitalisasi.

"Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan memahami pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi sambil melindungi hak dan kesejahteraan angkatan kerja," ucapnya dalam siaran pers.

Anwar mengatakan, Indonesia proaktif menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif sebagai respons atas tantangan digitalisasi. 

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Dalam hal ini, pekerja dilengkapi dengan keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi digital. 

"Ini penting untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mempromosikan manajemen talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi pada angkatan kerja," ucapnya.

Adapun Pertemuan Tingkat Tinggi tersebut berfokus membahas tantangan dan peluang digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan manajemen algoritma untuk dunia kerja. 

Pada forum tersebut, Indonesia menganjurkan kerangka regulasi yang melindungi hak karier individu pekerja, memastikan martabat mereka, pemenuhan diri, dan perlakuan yang adil di era digital. 

Indonesia juga mengajak semua bangsa untuk bergabung dalam upaya tersebut guna menciptakan masa depan kerja yang inklusif, tangguh, dan adil bagi semua.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut melibatkan para ahli terkemuka. Keterlibatan para ahli bertujuan untuk memberi informasi kepada Badan Eksekutif (GB) International Labour Organization (ILO) tentang perkembangan terbaru dan memberikan ide-ide untuk penelitian dan diskusi lebih lanjut.