Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, gedung DPR RI akan dibangun dan didesain oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari Kementerian PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan, 2025," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Bambang juga menanggapi usulan salah seorang anggota DPR RI yang minta agar pembangunan gedung DPR di IKN dilakukan paling terakhir setelah seluruh gedung pemerintahan rampung dibangun di IKN.

"Kita lihat nanti kan semua itu kan kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politika di sana, eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada, sehingga memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," ucapnya.

Usulan tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya saat rapat kerja dengan Kepala OIKN di Gedung DPR, Jakarta, Senin. Sebab menurut Wahyu, masih banyak prioritas pembangunan yang harus dilakukan pemerintah ke depannya.

"Banyak prioritas yang dibutuhkan baik kantor kementerian dan sarana-sarana pendukung yang lainnya. Karena itulah saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir sekali saja pembangunannya," kata Wahyu.

"Jadi kita harus mengalah memberikan pembangunan skala prioritas terlebih dahulu. Mungkin setelah seluruhnya selesai ya barulah kita yang terakhir. Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah," tuturnya.

Mengutip laman resmi DPR RI, Gedung DPR di IKN nantinya termasuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang dibangun di lahan seluas 41,78 hektare yang berfungsi sebagai landmark.

Gedung DPR di IKN tersebut didesain secara monumental dengan elemen-elemen kuat simbol berkarakter serta sebagai bangunan modern yang ramah lingkungan.

Adapun pembangunan gedung DPR di IKN diperkirakan akan membutuhkan waktu kurang lebih lima tahun untuk penyelesaiannya.