Pendapatan Negara Turun, Surplus APBN Terpangkas Jadi Rp 22,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mengalami surplus hingga pertengahan Maret 2024.

Namun demikian, nilai surplus APBN tercatat menurun dari posisi awal tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp 22,8 triliun hingga 15 Maret 2024. Nilai itu setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Angka surplus kas negara itu tercatat lebih rendah dari posisi awal tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nilai surplus APBN pada Januari lalu mencapai Rp 31,3 triliun, atau setara 0,14 persen terhadap PDB.

"APBN masih bisa berjalan cukup baik dan solid," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Penurunan surplus itu disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun. Di sisi lain, belanja negara tumbuh pesat.

Tercatat, raelisasi pendapatan negara sebesar Rp 439,2 triliun, setara dengan 17,6 persen dari target APBN. Nilai itu lebih rendah 5,4 persen dari posisi yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Penurunan pendapatan itu utamanya disebabkan oleh adanya fenomena high base effect. Pada tiga tahun terakhir, pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, sehingga terjadi normalisasi pada tahun ini.

"Pertumbuhan penerimaan negara yang sangat tinggi itu tahun 2021 dan 2022, di 2023 juga tetap terjaga, dan kita tahu itu akan mengalami koreksi," tutur Sri Mulyani.

Di sisi lain, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 470,3 triliun, atau setara 14,1 persen dari pagu APBN. Nilai itu melesat 18,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, APBN pun masih mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 132,1 triliun. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara, di luar pembayaran utang.

"Posisi APBN masih mengalami surplus, Rp 22,8 triliun atau 0,1 persen dari PDB, dengan keseimbangan primer surplus Rp 132,1 triliun," ucap Sri Mulyani.