Kenaikan Tarif PPN jadi 12 Persen Bisa Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bisa ditunda.

Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama, di mana keputusan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen diambil oleh pemerintah dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di Pasal 7 ayat (3) UU HPP disebutkan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen.

"Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," demikian bunyi Pasal 7 ayat (4) UU HPP.

Adapun pertimbangan penundaan kenaikan tarif menjadi 12 persen ialah perkembangan keadaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dana pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan tarif PPN yang telah diatur dalam UU HPP akan ditentukan oleh kebijakan pemerintahan mendatang.

"(Kenaikan PPN) tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa," ujar dia, dalam konferensi pers, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Airlangga menjelaskan, keputusan mengenai kenaikan tarif PPN akan dibahas pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang pelaksanaannya bakal ditentukan dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Terkait PPN itu UU HPP jadi selama ini UU HPP bunyinya demikian, tetapi mengenai apa yang diputus pemerintah nanti pemerintah akan memasukan itu ke dalam UU APBN," tuturnya.

Pernyataan Airlangga itu senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Bendahara Negara mengatakan, implementasi tarif PPN 12 persen akan mengikuti peraturan yang sudah ada serta fatsun (sopan santun) politik yang dijalankan pemerintahan baru.

Oleh karena itu, target-target anggaran yang dipatok pada APBN 2025 akan juga menyesuaikan dan mempertimbangkan kondisi tersebut.

"Jadi kalau target penerimaan negara PPN-nya tetap 11 persen, ya pasti nanti disesuaikan. Kalau target penerimaan di-adjust dengan UU Harmoinsasi Peraturan Perpajakan  (tarif PPN 12 persen) ya juga akan dibahas," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo bilang, penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen akan mempertimbangkan transisi pemerintahan dan faktor ekonomi Indonesia.

"Kami terus mengkaji kondisi ekonomi yang ada, sekeliling dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan PPN ini ke depan. Kami masih menunggu kira-kira perkembangannya di diskusi berikutnya," tutur Suryo, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).