Rupiah Melemah dan Harga Minyak Naik, Menkeu Bisa Sesuaikan Anggaran Subsidi Energi

Meskipun demikian, Direktur Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah bisa melakukan penyesuaian terhadap anggaran subsidi energi bila diperlukan.

"Sesuai dengan UU APBN, Menteri Keuangan memang memiliki kekuasaan untuk adjust anggaran subsidi," kata Isa, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024, di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah tengah berada dalam tekanan pelemahan terhadap dollar AS, di mana berdasarkan catatan Kemenkeu, kurs mata uang Garuda telah terdepresiasi 5,37 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).

Pada saat bersamaan, harga minyak mentah dunia juga tercatat naik seiring dengan eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana harga minyak Brent meningkat 14,3 persen secara ytd dan WTI naik 17,5 persen secara ytd.

Kedua fenomena itu dinilai bakal berdampak terhadap kebutuhan anggaran subsidi energi.

Meskipun demikian, Isa bilang, kenaikan harga minyak mentah dan apresiasi dollar AS berpotensi mengerek penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas (migas).

"Ini bisa menjadi keleluasaan Menteri Keuangan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi," ujarnya.

Sebelum melakukan penyesuaian anggaran, Isa menyebutkan, pemerintah akan melakukan langkah antisipatif, seperti mengelola konsumsi masyarakat guna mencegah pembengkakan anggaran subsidi energi.

"Bagaimana kita mengelola pembagian beban dengan badan usaha dan sebagainya, kita akan manage secara proper pada saat yang dibutuhkan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengakui, kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah yang terjadi imbas ketidakpastian global meningkat bakal berdampak terhadap kas negara.

"Kecenderungan harga minyak yang tinggi berarti akan mempengaruhi baik APBN dan ekonomi kita," ucapnya.