Respons Celetukan Negara Maju Bisa Kasih Kuliah Gratis, Sri Mulyani: Di Sana Pajaknya sampai 70 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, sejumlah negara maju di Eropa memiliki fasilitas pendidikan hingga kuliah gratis. Namun, fasilitas ini tidak didapatkan secara "cuma-cuma".

Bendahara negara itu bilang, fasilitas kuliah gratis memang diberikan oleh negara-negara Eropa Utara atau biasa disebut negara nordik. Bukan hanya kuliah, negara-negara nordik juga memberikan layanan.

"Saya jadi menteri keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk 'mbok ya kayak Nordic Countries itu loh, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguran tinggi enggak perlu bayar apa-apa," tutur dia dalam seminar nasional Jesuit Indonesia, di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Akan tetapi, Sri Mulyani mengatakan, berbagai fasilitas bebas itu didapat dengan setoran pajak yang jauh lebih tinggi. Ia menyebutkan, negara nordik rata-rata mengenakan pajak pendapatan sekitar 65 - 70 persen terhadap penduduknya.

Dengan setoran pajak yang lebih tinggi, negara memiliki kemampuan fiskal lebih besar untuk mendukung pelaksanaan berbagai fasilitas dasar negaranya, seperti edukasi.

"Aku pernah teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70 percent. Jadi kalau kamu dapet 100.000, kamu cuma dapet 30.000 US dollar? Iya," tutur dia.

Oleh karenanya, Sri Mulyani menyebutkan, fasilitas pendidikan gratis negara nordik sebenarnya tidak sepenuhnya gratis. Terdapat "biaya" yang harus dibayar suatu negara dan penduduk untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

"Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar," katanya.

Hal berbeda dialami oleh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan lebih bebas, seperti Amerika Serikat (AS).

Negara adidaya itu mengenakan tarif pajak yang jauh lebih rendah kepada penduduknya, sehingga konsekuensinnya masyarakat harus membayar berbagai fasilitas dasar dengan biaya lebih tinggi.

"Makanya inflasinya tinggi banget. The most expensive university fee itu di Amerika Serikat," ujar dia.

Sri Mulyani pun menyimpulkan, kehadiran pemerintah di suatu negara tidak bisa "gratis". Diperlukan biaya, berupa pendapatan negara, yang lebih besar agar pemerintah mampu memberikan fasilitas lebih besar kepada masyarakat.

"Negara hadir dan hadirnya itu ditopang dengan APBN, we have to collect more, spend better, dan jaga risiko pembiayaannya," ucap Sri Mulyani.