Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Konferensi pers gabungan itu dilakukan setelah muncul kekhawatiran investor global terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah era Prabowo - Gibran.

Sejumlah lembaga keuangan internasional terkemuka menyoroti potensi dampak program-program ambisius Prabowo Gibran, khususnya makan siang gratis (saat ini bernama makan bergizi gratis), terhadap kesehatan APBN mendatang.

Apalagi, beberapa waktu lalu beredar kabar yang menyebutkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo - Gibran berencana meningkatkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) secara bertahap, hingga mencapai 50 persen.

Menjawab berbagai kekhawatiran dan kabar tersebut, Airlangga memastikan, selama ini pemerintah tetap komit pada disiplin anggaran, di mana defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, pemerintah juga terus menjaga rasio utang terhadap PDB, di mana saat ini nilainya berada di kisaran 39,3 persen terhadap PDB, jauh lebih rendah dibanding negara berkembang lain serta negara maju.

"Kami optimis kita bisa menjaga keseluruhan berbagai rasio, baik itu pajak, keseimbangan primer, defisit budget, maupun utang," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Anggarkan Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis

Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyatakan, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis akan disiapkan mulai tahun depan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun pertama pelaksanaan program andalan Prabowo - Gibran itu.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar dia.

Bendahara negara menjelaskan, angka itu didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim Presiden terpilih Prabowo.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelkasanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Defisit dijaga di bawah 3 persen

Dengan anggaran belanja program-program andalan Prabowo - Gibran yang "dijaga", Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap PDB, yakni di kisaran 2,29 - 2,82 persen terhadap PDB.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 - 2,82 persen," katanya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun bilang, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB, sebagaimana ketentuan UU Keuangan Negara.

"Kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Prabowo dan dia juga memberikan assurance, beliau komit defisit di bawah 3 persen," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono membenarkan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

Oleh karenanya, Thomas bilang, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo - Gibran akan komit terhadap target defisit APBN yang akan disepakati oleh pemerintah dan DPR.

"Kami sebagai Tim Gugus Tugas ingin menyatakan secara gamblang, dengan angkat Rp 71 triliun, dengan kesepakatan tersebut artinya defisit itu range terjamin," tutur dia.

"Dan rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin," sambungnya.

Program makan bergizi gratis masih dipikirkan

Walaupun sudah dianggarkan, pelaksanaan perdana program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas.

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.

"Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan," katanya.

Dengan pelaksanaan program yang masih "dipikirkan", Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke kementerian atau lembaga tertentu (K/L), atau justru disimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu," ucapnya.