SP PLN Ancam Mogok Nasional

JAKARTA, RABU  - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak segala bentuk privatisasi perusahaan milik badan usaha milik negara (BUMN), terutama yang menangani kelistrikan. Mereka mengancam akan mogok nasional bila pemerintah tidak memenuhi tuntutan dan tetap menjual aset negara.

Pekerja menilai terdapat beberapa upaya untuk menjual aset negara. Misalnya melalui initial public offering (IPO) serta penjualan strategis. Bagaimanapun bentuknya, langkah tersebut secara tidak langsung menjual aset yang sekaligus milik rakyat kepada pihak swasta, terutama asing.

"Tidak seharusnya aset negara apalagi yang strategis dijual kepada orang luar," papar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Ahmad Daryoko di Surabaya, Rabu (20/8). Itu pekerja juga menolak rencana regionalisasi ketenagalistrikan oleh DPR dan pemerintah dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Persoalannya, regionalisasi menjadikan PLN luar Jawa diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing.

"Kami menolak semua bentuk program IPO maupun regionalisasi, dan kalau masih direalisasikan, kami mogok nasional," tuturnya. SP PLN (Persero) menawarkan solusi untuk mengatasi krisis energi yang terjadi di Inodnesia. Salah satunya dengan nasionalisasi aset strategis yang terlanjur dikuasai pihak asing. Selain itu pemerintah harus menunda pembayaran utang ke luar negeri. "Indonesia sebaiknya mengembangkan sumber energi selain fossil, yaitu nuklir dan geothermal," ujar Daryoko.