Batasi Investasi Industri Perusak Lingkungan!

JAKARTA, KOMPAS.com -  Tokoh lingkungan hidup Indonesia, Profesor Emil Salim, berpendapat, dunia sebaiknya membatasi penanaman modal untuk industri yang berpotensi merusak lingkungan.

"Sebaiknya demikian, saya teringat pada Norwegia yang konsisten menghentikan industri di bidang-bidang yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan yang dibiayai bank-bank atau institusi pembiayaan internasional. Itu misalnya, industri rokok," katanya, di Nusa Dua, Bali, Minggu (3/5) petang.

Salim berada di Nusa Dua sebagai salah satu pembicara dalam seminar "Responding to the Inevitable: Climate Change Adaptation Challanges and Opportunities in Asia Pacific", pada Sidang Tahunan ke-42 Bank Pembangunan Asia (ADB), di Nusa Dua, Bali.

Menurut Salim sekalipun skema kompensasi karbon telah diberlakukan secara global melalui mekanisme tertentu, namun sebetulnya institusi pembiayaan internasional juga harus bertanggung jawab untuk menurunkan tingkat produksi karbon dunia.

Salah satu caranya, menurut ahli ekonomi Indonesia itu, adalah dengan turut mengawasi pemakaian dana pembiayaan yang diberikan institusi keuangan internasional. "Inilah juga, saya kira, yang dilewatkan oleh ADB," katanya, diikuti tepuk tangan hadirin.
    
Pembicara lain pada seminar itu, Wakil Presiden ADB untuk Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan, Ursula Schaefer-Preuss, menyatakan, pemerintah di kawasan Asia dan Pasifik secara nyata harus mengembangkan strategi penyesuaian diri terhadap perubahan iklim dunia. "Atau, mereka akan membayar biaya ekonomi yang sangat mahal di kemudian hari," katanya.
    
Perubahan iklim memberi ancaman selama berpuluh tahun dalam hal pengentasan kemiskinan dunia di Asia-Pasifik. Karena itulah, katanya, pemerintah perlu membangun program pembangunan yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan iklim secara global.

Satu laporan ADB terkini menyebutkan, impak yang terjadi dari perubahan iklim dunia itu menela ongkos hingga 6,3 persen dari GDP satu negara di kawasan Asia-Pasifik sepanjang tahun. "Yang parah, banyak dari negara miskin yang sangat terpengaruh dari perubahan iklim itu tidak memiliki kelengkapan memadai untuk menghadapi masalah itu," katanya.
    
Biaya yang diperlukan untuk memadukan program pembangunan dan perubahan iklim itu tentu banyak sekali, namun ADB sepakat untuk menelurkan program bantuan bertajuk ADB Climate Change Fund, senilai 40 juta dollar AS.

Program ini berasal dari iuran asli hasil keuntungan ekonomi negara anggota, untuk memfasilitasi investasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang agar lebih efektif menemukan penyebab dan mengatasi masalah perubahan iklim itu.